POJOKNEGERI.COM - Atensi diberikan Pemkot Samarinda di pemerintahan Wali Kota Andi Harun.
Kinerja para lurah pun ikut disupport dengan fasilitas.
Pasalnya, para lurah dinilai berada di garda terdepan dalam hal pelayanan publik, terlebih ketika Pandemi Covid 19.
Namun nasibnya tidak sama dengan pejabat eselon II, lurah selama ini tidak mendapat fasilitas kendaraan.
Oleh karena itu, Pemkot Samarinda akan fasilitasi seluruh kelurahan dan di Samarinda dengan mobil dinas.
“Di satu sisi bahwa tugas lurah yang sangat berat atau tugas-tugasnya kelurahan sangat berat dan beresiko tinggi, belum lagi overtime terhadap jam kerjanya, saya merasa bahwa sudah saatnya, bukan hanya pejabat di eselon II yang difasilitasi, tapi camat dan lurah juga harus difasilitasi,” kata Andi Harun saat ditemui di Balai Kota Samarinda.
Bahkan bukan hanya lurah, ia mengatakan bahwa Pemkot juga akan menyediakan 10 kendaraan double cabbing untuk operasional di kecamatan.
Namun yang unik, semua kendaraan tersebut tidak dibeli oleh Pemkot, melainkan menggunakan sistem sewa dengan pihak ketiga.
Hal itu dilakukan karena dinilai lebih efisien dan tidak membebani anggaran daerah Samarinda.
Dikatakan bahwa sekitar Rp 6 miliar yang digelontorkan untuk penyewaan mobil tersebut.
“Akhirnya kami berkesimpulan, di satu sisi anggaran terbatas yaudah kita pakai sistem sewa, kalau sewa itukan kalau tahun ini anggaran kita mampu tahun ini kita sewa, kalau ternyata tahun depan tidak mampu ya sudah berhenti sewanya,” ujarnya.
Dengan sistem sewa ini maka Pemkot memiliki kemampuan untuk memfasilitasi 59 lurah di Samarinda dengan kendaraan operasional kelurahan.
Kendaraan tersebut ia katakan bukan sebagai mobil pribadi lurah, tetapi mobil operasional kelurahan dan ditandai dengan stiker khusus oleh Pemkot.
Sehingga ia meminta publik untuk bijaksana melihat kebijakan ini, terlebih saat ini tengah marak pemberitaan soal pemberian insentif oleh Pemkot.
Ia menilai tidak sebanding jika dua hal tersebut di sandingkan.
“Jangan pula dihubungkan, Pemkot mampu menyewakan mobil operasional kelurahan, tapi tidak bisa membayar insentif, itu tidak apple to apple. Kalau ini hanya sekali pengadaannya dan jumlahnya tidak besar," ujarnya.
(advertorial)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
