POJOKNEGERI.COM - Pemkot Samarinda bersama perwakilan para guru telah lakukan konsultasi kepada dua kementerian di Jakarta yakni Kemndikbudristek dan Kemendagri perihal tambahan perbaikan penghasilan (TPP) guru ASN di daerah.
Konsultasi itu menyusul adanya aksi massa yang sebelumnya telah diterima oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Beberapa orang ikut berangkat, termasuk Kadisdik Samarinda, Asli Nuryadin, Ketua Tim Penyelesaian Permasalahan TPP Guru, Ridwan Tasa, perwakilan PGRI Samarinda, hingga tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Samarinda, Safaruddin.
Dari hasil konsultasi itu, disampaikan oleh pihak Kemendagri dan Kemendikbudristek bahwa harus ada kriteria dalam pemberian TPP.
Keiteria ini, disebut tak mudah untuk disusun.
"Disampaikan bahwa tak mudah menyusun kriteria TPP yang tidak beririsan dengan kriteria Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan tambahan penghasilan (tamsil)," ujar Safaruddin , Senin (17/10/2022).
Kemudian untuk persoalan kriteria TPP, TPG serta tamsil ini, dijelaskan mengikuti aturan yang sudah ada, yakni Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 4700 Tahun 2022.
Hal ini pun dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Samarinda, Asli Nuryadin.
"Singkatnya, daerah masih diperbolehkan memberikan TPP, asalkan tidak beririsan/ tidak sama dengan kriteria TPG dan tamsil," ujarnya.
Ia sampaikan lebih lanjut, dari konsultasi ke dua kementerian itu, ada kesan bahwa dalam proses pemberian TPP, dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah.
"Kesannya dikembalikan kepada pemerintah daerah," ucapnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Samarinda Julian Noor, turut beri respon perihal hasil konsultasi pihak Pemkot Samarinda bersama dengan para guru ke dua kementerian di Jakarta.
Konsultasi itu berkaitan dengan pembahasan tambahan perbaikan penghasilan (TPP) guru ASN di daerah.
Julian Noor sampaikan bahwa pihak akan lakukan kajian lebih lanjut,
"Kami akan mengkaji kesesuaian penjelasan dari konsultasi atas kepatuhan perundangan," ujarnya, Senin (17/10/2022).
Selain itu, juga akan dilakukan perhitungan atas kemampuan daerah. Hal ini tak lepas bahwa sesuai konsultasi, pemberian TPP juga didasarkan pada kemampuan keuangan daerah.
Perhitungan keuangan daerah ini yang juga akan dilakukan tim terkait, termasuk BKPSDM Samarinda.
"Melakukan perhitungan atas kemampuan keuangan daerah," ujarnya.
Dari langkah-langkah itu, nantinya akan dilahirkan rekomendasi dan saran untuk kemudian diberikan kepada walikota.
"Setelahnya baru kami sampaikan kepada walikota, agar dapat mengambil keputusan yang tepat," ucapnya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
