POJOKNEGERI.COM - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari praktik ilegal, salah satunya judi online.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak memberikan ruang sedikit pun bagi aktivitas judi online di tanah air.
“Kalau judi online itu tak ada kompromi dari Pak Prabowo, sama sekali gak ada kompromi,” ujar Hasan di Jakarta Pusat, Senin (13/1/2025).
Hasan menegaskan, perang terhadap judi online merupakan salah satu dari empat agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo dalam memberantas kejahatan yang merusak sendi-sendi bangsa.
“Itu kan salah satu dari empat perangnya Pak Prabowo, judi online, korupsi, penyelundupan, narkoba. Itu empat perang utamanya di pemerintahan Prabowo,” katanya.
Pemerintah mematang terus menunjukkan komitmen dalam mengentaskan judi online.
Salah satu langkah yang dilakukan adalag dengan pemutusan akses internet dari Indonesia ke Filipina. Hal ini menjadi topik yang ramai dibahas tahun 2024 lalu.
Pemutusan akses tersebut terkait dengan penanganan aktivitas judi online oleh pemerintah Indonesia.
Tak hanya Filipina, akses internet Indonesia ke Kamboja juga diblokir untuk berantas judi online.
Terkait pemblokiran tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika yang menjabat saat itu, Budi Arie, menyebut tindakan pemblokiran tersebut sangat efektif.
Dengan langkah ini setidaknya mengurangi 50% aktivitas judi online di Indonesia.
Budi menilai dampak judi online sangat buruk bagi perekonomian negara, perekonomian masyarakat, dan perekonomian keluarga.
"Bayangin coba, negara buruk, masyarakat buruk karena bisa menimbulkan kriminalitas, Dan ekonomi keluarga juga Banyak. Coba lihat akibat judi online berapa banyak, di daerah-daerah banyak sekali," kata Menteri Komunikasi dan Informatika yang menjabat saat itu, Budi Arie dilansir dari CNBC
Sementara itu, Presiden Fillipina Ferdinand Marcos melarang Philippine Offshore Gaming Operators (operator judi berbasis di luar Filipina/POGO) dalam pidato kenegaraan pada Senin (22/7/2024).
Badan Regulator Hiburan dan Permainan Fillipina (PAGCOR) memastikan akan menindaklanjutinya.
Mayoritas perusahaan judi luar negeri memegang izin operasi di Fillipina berasal dari China.
Marcos memerintahkan industri perjudian di Filipina ditutup mulai akhir 2024 ini.
Ditemui sebelumnya, Dirjen IKP Kominfo yang menjabat saat itu, Usman Kansong, menyambut baik larangan judi online yang dikeluarkan Filipina.
"Kami kira ini kabar baik bagi upaya pemberantasan judi online di Indonesia karena hasil deteksi kita judi online yang masuk ke Indonesia kebanyakan dari luar negeri, termasuk Filipina," Dirjen IKP Kominfo, Usman Kansong.
Dengan kebijakan baru Filipina, Usman mengatakan bisa berdampak mengurangi konten atau situs judi yang masuk ke Indonesia.
Keputusan itu akan berdampak pada jumlah platform judi online yang mengincar warga RI.
Selain itu diharapkan akan mengurangi potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Sebab kasus judi online terkait dengan kasus TPPO.
Dia juga memastikan satgas pemberantasan judi online akan tetap bekerja.
Yakni melakukan edukasi dan literasi digital.
Artikel ini telah tayang di YouTube Pojok Negeri Media:https://www.youtube.com/watch?v=1mNcpVx_PKE
(*)
