POJOKNEGERI.COM - Kaesang Pangarep nampaknya tidak bisa "Santuy" lagi memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pasalnya, PSI tengah "digoyang" sejumlah partai besar, salah satunya PDI Perjuangan.
Masifnya pemasangan baliho PSI di berbagai daerah di Indonesia, menjadi salah satu yang dikritisi PDI Perjuangan.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengaku kaget dengan baliho PSI yang berdiri di setiap pelosok-pelosok daerah di Indonesia.
Dia mengaku menemukan baliho besar yang berdiri banyak di Sumatera Utara.
"Bagaimana satu partai baru dalam semalam itu bisa mendirikan baliho gede-gede se-Indonesia. Ratusan ribu itu. Partainya baru, ketuanya ini sangat muda, ganteng banget. Clue-nya saya pikir dulu 'Ini PDI ya?'. Bayangkan pertanyaan kita wajar dong, struktur nggak ada, orang tidak ada, PAN aja partai lama nggak kayak begitu, hampir nggak ada," ucap Djarot Saiful Hidayat, dikutip dari detik.com.
Djarot berkelakar bahwa PSI merekrut jin dalam membangun baliho-baliho tersebut.
Dia menyebut bahwa hal tersebut tentu membutuhkan anggaran yang tidak kecil.
Lebih lanjut, dia mempertanyakan sumber dana PSI itu.
Djarot lalu mengatakan baliho PDIP saja yang sedikit kerap dicopot tak seperti baliho PSI.
"Pertanyaannya adalah duitnya dari mana? Yang kedua sing pasang iki sopo? Yang ketiga, itu juga dijaga dilindungi dan tidak pernah dirobohi. Lah baliho PDIP sedikit, wah diroboh-robohin, benderanya diturunin," ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Operasi Mantap Brata Polri terkait Pengamanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Kombes Fadil Imran merespons tuduhan keterlibatan aparat Kepolisian dalam pemasangan baliho PSI Kaesang Pangarep, yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo.
Mulanya, Komjen Fadil Imran yang mewakili Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI yang membahas persiapan pengamanan Pemilu 2024, Rabu, 15 November 2023, mendapat pertanyaan dari Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Safaruddin terkait pemasangan baliho PSI di Jawa Barat.
"Itu kenapa PSI dipasangkan balihonya oleh polisi? PSI, PSI, di Jawa Barat ada di media," tanya Safaruddin, dikutip dari Viva.
Menurutnya, jika benar hal itu terjadi, maka polisi turut menjadi pemain di pemilu alias tidak netral.
Ia meminta Komjen Fadil Imran selaku Ka Ops Mantap Brata Polri yang juga Kabaharkam Polri untuk mengklarifikasi hal tersebut.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Benny K Harman juga menyoroti ada anggota Polri yang kerjanya memasang baliho partai tertentu.
Atas dasar itu, Benny menegaskan netralitas Polri di pemilu menjadi sebuah utopia.
Merespons hal tersebut, Komjen Fadil Imran mengaku sudah menghubungi Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus untuk mengkonfirmasi terkait tuduhan anggota Polri terlibat pemasangan baliho partai tertentu.
Sementara itu, terkait dengan pertanyaan Djarot yang mempertanyakan sumber pendanaan PSI.
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, menilai publik berhak dan sah untuk tahu dari mana sumber dana alat peraga yang digunakan parpol.
Memang, aturan sosialisasi pra-kampanye saat ini membuat metode yang dilakukan masih belum jelas.
“Publik berhak tahu dari mana anggarannya, semua yang berkaitan dengan parpol atau paslon, bukan hanya PSI, semuanya itu harus jelas. Bukan hanya biayanya, tapi siapa yang melakukan (pemberi dana), misalnya apakah dari aparatur sipil negara? Itu tidak boleh karena melanggar,” ungkapnya.
Kaka menyatakan, kecurigaan sumber dana dalam pemilu merupakan hal yang wajar ditanyakan masyarakat.
Akan lebih baik, jika penyelenggara pemilu memiliki data tersebut sehingga dapat dilaporkan ke masyarakat.
Terkait narasi yang mempertanyakan dan mengkritik soal baliho PSI, menurutnya ini menjadi fenomena yang unik.
Ia menilai bahwa narasi ini sebagai kritik yang dilakukan generasi muda dan ini menjadi momentum untuk mendesak pelaksanaan pemilu yang transparan. (redaksi)
.jpg)
_Wali_Kota_Samarinda,_Rusmadi,_hadiri_Apel_Gelar_Pasukan_yang_digelar_di_Lapangan_Eks_Bandara_Temindung.jpg)
_Kalimantan_Timur,_Hasanuddin_Mas’ud.jpeg)
