POJOKNEGERI.COM - Agenda Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) di Kalimantan Timur juga masuk pada akan dibangunnya kantor PBNU di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Lokasi kantor PBNU itu dipastikan akan dibangun di wilayah IKN Nusantara, meski detail lokasinya masih belum diketahui.
Adapaun lokasi yang dipilih ada di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).
Pada Minggu (30/1/2022), Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf secara resmi menandatangani piagam pencanangan Kantor PBNU itu.
Prosesi penandatanganan itu dilakukan di sela-sela acara istighatsah di Masjid Syaikhona Cholil Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Mumpung belum jadi ibu kota yang padat, PBNU mohon izin untuk ikut menempati ibu kota negara (IKN)," kata Gus Yahya dalam rilis yang ada.
Gus Yahya juga menjelaskan, PBNU sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat tentang pembangunan Gedung PBNU di wilayah yang akan menjadi IKN tersebut.
“Alhamdulillah sudah ada pembicaraan dari kemarin, Pak Bupati sudah menyiapkan (tempat) agar ketika nanti sudah resmi menjadi ibu kota negara (IKN), di situ akan berdiri Kantor PBNU,” tambahnya.
Belum ada anggaran masuk di Kementerian PUPR
Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah disahkan di DPR RI pada 18 Januari 2022 lalu.
Meski demikian, belum ada anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara di kementerian terkait yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono sampaikan bahwa anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih belum dialokasikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
"Buat IKN, sampai saat ini tidak ada anggaran di PU untuk IKN. Memang di dalam surat Menteri Keuangan dan Bappenas pada saat alokasi anggaran itu ada bintangnya bahwa alokasi 2022 di luar IKN dan bencana alam," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR.
Meski demikian, Kementerian PUPR telah mengusulkan anggaran IKN Nusantara berkisar Rp 46 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dana sebesar Rp46 triliun itu akan digunakan untuk pembangunan Kantor Presiden dan Wakil Presiden, Gedung MPR/DPR serta fasilitas umum lainnya.
"Untuk KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan yaitu untuk kantor Presiden, Wapres, DPR, MPR, jalan, air baku, air minum, listrik sekitar Rp 46 sekian triliun," katanya.
Empat kementerian pindah di 2024
Sebanyak empat kementerian akan pindah ke lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2024 mendatang.
Empat kementerian itu adaalah Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan.
Informasi ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam bincang dengan para pemimpin redaksi media di Istana Negara, Rabu (19/1/2022) lalu.
Di kesempatan itu, ia sampaikan bahwa proses perpindahan kementerian akan dimulai di 2024.
"2024 ini kemungkinan Istana dan empat hingga enam kementerian,” ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi menargetkan proses perpindahan ibu kota negara ini memakan waktu 15 - 20 tahun.
“Ibu kota ini perkiraan akan berlangsung 15-20 tahun ke depan,” katanya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
