POJOKNEGERI.COM, KALTIM – Hari ini, 14 Februarai 2024 telah berlangsung pelaksanaan pesta demokrasi.
Dari hasil quick count sementara menunjukkan pasangan calon presiden Prabowo-Gibran unggul.
Hal ini disambut gembira para kader Partai Gerindra. Rasa syukur dan haru itu diucapkan Ketua DPD Gerindra Kaltim, Andi Harun. Kata politikus kawakan itu, hasil quick count sementara menunjukan hasil memuaskan untuk pasangan Prabowo-Gibran.
“Sebagai ketua DPD Gerindra Kaltim saya menyampaikan syukur yang sangat tinggi karena perolehan paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran, umumnya dari seluruh Indonesia lebih dari 50 persen,” ucap Andi Harun, Rabu (14/2/2024) sore tadi.
Dari data sementara, perolehan Prabowo-Gibran rata-rata mencapai 54 hingga 59 persen.
“Ini berdasarkan perhitungan quick count sementara dari berbagai lembaga. Dan di Kaltim juga tergambar demikian,” tambahnya.
Bahkan lanjut dia, di Samarinda khususnya pasangan Prabowo-Gibran menang cukup jauh dari paslon nomor urut 1 dan 2.
“Khusus di Samarinda kami apresiasi dan mengucap syukur yang tinggi, karena sampai saat ini suara yang masuk tinggal beberapa TPS lagi, dan berada di angka 65 persen sehingga ini membuat kami bersyukur atas raihan paslon nomor 2,” ulasnya.
Meski saat ini raihan suara Prabow-Gibran cukup jauh, namun Andi Harun tak menampik bahwa ini masih berdasarkan perhitungan sementara. Oleh sebab itu, untuk memastikan kemenangan Prabowo-Gibran, DPD Gerindra Kaltim sudah menyiapkan langkah tertentu. Seperti menyiapkan saksi berlapis di seluruh TPS.
“Kami sudah melakukan antisipasi dengan menyiapkan saksi berlapis di seluruh TPS. Setiap TPS minimal 2 orang. Dengan melakukan monitoring, pengawasan, pemantauan dan verifikasi saksi dan saat ini semua suara di Gerindra sudah kami dapatkan C1 dan plano agar pengawalan suara ada dasar bukti kuat,” tegasnya.
Pengawalan dan menyiapkan saksi berlapis dinilai adalah hal yang wajib dilakukan. Sebab pengawalan perhitungan suara harus dikawal ketat. Karena Andi Harun menyebut kalau suara saat ini adalah suara rakyat yang tidak boleh dibelokan.
“Suara ini suara rakyat, harus kita jaga tidak boleh ada yang melakukan perubahan atau pembelokan. Dan hingga nanti dalam perhitungan KPU menyatakan final. Tapi disamping itu tentu kita berharap aparat keamanan dan semua pihak ikut mengawal dan mengamankan suara rakyat,” pungkasnya.
(tim redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
