POJOKNEGERI.COM -- Pemerintah Kota Samarinda sedang melakukan revitalisasi Pasar Pagi Samarinda.
Namun upaya yang dilakukan Pemkot Samarinda ini nampaknya tak berjalan mulus. Bagaimana tidak, ada sekitar 48 warga pemegang sertifikat hak milik (SHM) belum setuju dengan adanya revitalisasi tersebut.
Belakangan ini muncul dugaan polemik revitalisasi Pasar Pagi dipolitisasi salah satu calon legislatif di Kota Tepian untuk meraih simpatisan warga.
Dugaan itu diutarakan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Kota Samrainda (GMP-KS) saat menggelar aksi, di simpang empat Mal Lembuswana pada Jumat (9/2/2024).
Dihadapan awak media, Nhazaruddin koordinator aksi menyebut upaya politisasi yang dilakukan oknum caleg itu dengan cara mempengaruhi 48 warga pemegang sertifikat hak milik (SHM).
“Sekarang pemkot sedang melakukan upaya revitalisasi Pasar Pagi agar fasilitas umum yang lebih baik dan nyaman. Cuman masalah hari ini, kami mendapati oknum-oknum yang coba mempolitisasi terkait revitalisasi tersebut,” ucap Nhazar, siang tadi.
Aksi politisasi oknum caleg Partai Golkar itu dinilai Nhazar sebagai bagian untuk menghimpun simpatisan warga. Khususnya mereka yang memiliki SHM.
“Karena kami duga ini bagian dari kepentingan untuk melakukan politisasi karena mengingat ini juga tahun politik dan dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral,” tegasnya.
Dipaparkannya, kalau pembenahan wajah Pasar Pagi Samarinda memang harus dilakukan pemerintah daerah. Sebab mengingat posisi Pasar Pagi sebagai urat nadi perekonomian Kota Tepian. Oleh sebab itu, Nhazar sangat menyayangkan dengan adanya politisasi oknum caleg yang hanya bertujuan mencari simpatisan warga.
“Polemik penolakan (revitalisasi) tentu mengganggu jalannya pengerjaan revitalisasi yang telah dianggarkan pemerintah. Jika revitalisasi ini terhambar, maka itu akan berdampak kepada nasib 2852 pedagang pasar yang sementara direlokasi pemerintah,” tekannya.
Sebab pada rencananya, Pemkot Samarinda telah menyiapkan anggaran Rp 280 miliar dengan tenggat waktu revitalisasi Pasar Pagi selama 11 bulan.
“Kita mendukung penuh rencana pemkot ini. Siapa sih yang engga pengen daerahnya punya fasilitas yang bagus dan nyaman. Apalagi Pasar Pagi ini salah satu landmark Samarinda. Jadi jangan sampai ada oknum-oknum yang melakukan provokasi, terkait masalah pembelian tanah. Biarkan masyarakat (48 pemilik SHM) itu melakukan negosiasi kepada pemerintah,” tegasnya.
Mengingat waktu yang terus berjalan saat ini harus menjadi fokus, tak hanya bagi pemerintah, pun demikian masyarakat untuk bisa mendukung perbaikan fasilitas dan wajah Samarinda di bangunan Pasar Pagi.
“Jadi oknum caleg ini alih-alih menemukan win-win solution, justru ikut campurnya kepentingan politik yang mana bisa berdampak buruk terhadap nasib ribuan pedagang Pasar Pagi Samarinda,” imbuhnya.
Aksi damai dan solidaritas yang digelar Nhazar bersama puluhan mahasiswa ini mengutarakan empat tuntutannya. Pertama mendukung terkait percepatan revitalisasi Pasar Pagi Samarinda agar bisa segera beroperasi. Kedua, meminta Pemkot Samarinda dan 48 Warga pemilik SHM bisa dengan cepat duduk bersama untuk mendapatkan Win Solution terkait Revitalisasi Pasar Pagi Samarinda.
“Ketiga, mengutuk keras segala bentuk politisasi polemik revitalisasi Pasar Pagi untuk kepentingan pribadi karena hanya akan membuat ribuan pedagang yang menjadi korban,” tekannya lagi.
Diakhir, Nhazar meminta agar Walikota Samarinda, Andi Harun bisa mempercepat pembangunan Pasar Pagi Samarinda.
(tim redaksi)