Megawati Sudah Serahkan Nama Penganti untuk Menpan RB, Lebih dari Satu Nama
POJOKNEGERI.COM - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri disebut sudah menyerahkan nama calon pengganti untuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) ke Presiden Joko Widodo.
Nama yang diserahkan ke Jokowi itu disebut lebih dari satu.
Demikian disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
"Ya, pada hari Kamis yang lalu Ibu Mega sudah bertemu dengan Presiden Jokowi dan nama-nama sudah diserahkan," kata Hasto kepada awak media pada Selasa (23/8/2022).
Menurut Hasto, penyerahan nama itu sudah sesuai dengan sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan tersebut, kata dia, presidenlah yang berhak memutuskan siapa nama pengganti Tjahjo.
"Bapak Presiden Jokowi yang akan menetapkan dan akan menentukan kapan momentumnya," tutur Hasto. Namun, Hasto dalam siaran persnya tidak menyebut nama-nama tersebut.
Sebelumnya, PDI Perjuangan menyarankan agar Jokowi mengambil jeda waktu untuk memutuskan siapa pengganti Tjahjo Kumolo setelah 40 hari masa berkabung selesai.
Dengan demikian, lanjut dia, dalam waktu dekat PDI Perjuangan memperkirakan Jokowi akan mengumumkan nama itu.
"Itu sudah terpenuhi dan sekarang presidenlah yang nanti akan mengumumkan siapa pengganti Pak Tjahjo," kata Hasto.
Terkait reshuffle kabinet, menurut dia, bagi PDI Perjuangan terlalu sering reshuffle adalah bukan situasi yang kondusif. Akan tetapi, pihaknya percaya bahwa jika Presiden melakukan reshuffle, itu untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pemerintahan.
Di satu sisi PDI Perjungan melihat reshuffle terlalu sering tidak baik. Namun, di sisi lain pihaknya memahami reshuffle suatu keharusan apabila menteri kurang berkinerja baik.
Bagi PDI Perjuangan, lanjut Hasto, skala prioritas saat ini adalah mengisi posisi-posisi yang kosong dan agar seluruh jajaran menteri bergerak serentak dalam satu irama untuk membangun sinergi, koneksitas, dan koordinasi serta mengambil langkah terobosan dalam mencetak prestasi.
Akan tetapi, dalam hal evaluasi Presiden, menteri tidak berprestasi, PDI Perjuangan mengusulkan kepada Presiden untuk mengambil suatu tindakan yang tegas.
"Kalau kita monitor dari instrumen evaluasi saja akibat tekanan global, ini 'kan terjadi kenaikan yang berdampak pada rakyat miskin, bagi yang berpenghasilan tetap seperti pensiunan. Oleh karena itu, seluruh jajaran menteri harus punya sense of crisis," kata Hasto.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
