POJOKNEGERI.COM - Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas Partai Golkar, PAN dan PPP diduga hasil dari intervensi istana.
Disampaikan pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menduga ada peran istana dalam pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu.
Ini tak lepas dari ketiga partai yang merupakan partai koalisi pemerintah.
"Ada sebuah pertanyaan besar, apakah ada arahan dari Istana? Karena tiga-tiganya parpol koalisi pemerintah. Nah, apakah itu untuk menyelamatkan tokoh kemudian parpol. Dan itu tadi pertanyaan terbesar ini ada arahan Istana atau tidak," kata Hendri dalam diskusi dalam diskusi Polemik Trijaya 'Kasak Kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024', Sabtu (14/5/2022).
Sikap Golkar dan PAN yang sempat mendukung wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden juga menjadi awal kerugian tersebut.
Lebih lanjut, Hendri mengatakan koalisi tersebut belum memiliki tujuan yang jelas. Menurut dia, bisa jadi partai yang berkoalisi itu memang hanya bermaksud menyelamatkan diri pada 2024, mengingat elektabilitasnya yang semakin menurun.
Namun, pendapat tersebut disanggah oleh Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno. Dia memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, apalagi pihak istana.
Senada dengan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan juga membantah dugaan keterlibatan Istana dalam pendirian koalisi Partai Golkar, PAN, dan PPP tersebut.
Sebelumnya, Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai Koalisi Indonesia Bersatu' akan goyah pada pertengahan 2023 atau sebelum masuk tahap pendaftaran Pemilu 2024.
Hal tersebut dikarenakan koalisi itu tak memiliki tokoh bakal calon presiden (capres) potensial yang memiliki elektabilitas tinggi yang bisa diusung maju di 2024.
"Tantangan itu (tak ada tokoh capres potensial), kekurangan dari koalisi kalau itu terjadi. Lihat saja nanti perkembangannya, saya melihat akan goyah koalisi ini," kata Ujang.
Ujang menilai langkah mendeklarasikan koalisi yang dilakukan Golkar, PAN, dan PPP secara dini seperti ini rentan digembosi.
"Bangunan koalisi di Indonesia itu biasanya bermain di ujung, jelang pendaftaran. Pada hari ini, mereka bermain di awal, ini rentan digembosi, dipecah, dibusuki. Ini yang harus dipikirkan mereka," jelasnya.
Sebagai informasi, koalisi Golkar-PAN-PPP terbentuk usai pertemuan tiga ketua umum yang digelar di Menteng, Jakarta pada Kamis (12/5/2022).
Berdasarkan aturan Pasal 222 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Koalisi Indonesia Bersatu telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
Adapun terpenuhinya syarat tersebut berdasarkan perolehan suara pada Pemilu 2019. Secara keseluruhan, gabungan perolehan suara Golkar, PAN, dan PPP mencapai 23,67 persen atau lebih 3 persen dari ambang batas 20 persen.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
.png)
.jpg)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
