POJOKNEGERI.COM - Proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang diusulkan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, kini menuai polemik.
Usulan itu tidak hanya dikecam oleh Ukraina dan sekutunya, namun juga menuai reaksi negatif di dalam negeri.
Salah satu pihak di dalam negeri yang memberikan reaksi keras atas usulan perdamaian ala Prabowo itu, yakni PDI Perjuangan.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyinggung soal ditolaknya proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di forum internasional oleh Ukraina.
Hasto sesumbar bahwa seandainya proposal sejenis itu disampaikan oleh Ganjar Pranowo, kader yang saat ini didukung sebagai bakal capres dari PDIP, maka proposal itu tak akan ditolak.
Ia juga menyindir bahwa ada kemungkinan proposal perdamaian itu tak terlepas dari manuver politik untuk kepentingan pemilu.
"Kalau Pak Ganjar bersikap, tidak akan ada kekeliruan. Penolakan proposal itu tidak ada nanti, karena ini (politik luar negeri bebas-aktif) sudah mengakar dalam tradisi bangsa," kata Hasto kepada awak media dikutip dari Kompas.com.
Menurut Hasto, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang berani, sesuai dengan kriteria Presiden Jokowi.
"Pak Ganjar berani sebagai pemimpin, masuk kriteria Presiden Jokowi. Yang lain kan memikirkan elektoral dulu," tuturnya.
PDIP meyakini, Ganjar memiliki pandangan soal politik luar negeri bebas-aktif yang selaras dengan Soekarno saat menginisiasi Konferensi Asia-Afrika serta putrinya, Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Umum PDIP.
Menurut Hasto, hal ini dicerminkan lewat dukungan Ganjar terhadap kemerdekaan Palestina.
Sebelumnya, Ganjar mengeluarkan pernyataan kontroversial berkaitan dengan penolakan kedatangan timnas Israel ke Piala Dunia U-20 di Indonesia.
Hasto mengeklaim bahwa Ganjar merupakan aktor penting dalam penyusunan kurikulum Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) PDIP.
Menurutnya Tidak boleh ada pemimpin di republik ini yang membuat kebijakan luar negeri dan pertahanan, termasuk proposal perdamaian, dengan melupakan hakikat politik luar negeri bebas-aktif.
"Kepemimpinan Indonesia di dunia internasional harus berakar kuat pada politik luar negeri bebas aktif, sehingga dalam pertarungan geopolitik saat ini politik luar negeri bebas-aktif justru sangat relevan," jelas Hasto.
Ia menyatakan bahwa isu pertahanan dan kebijakan luar negeri akan menjadi isu penting yang akan dibahas dalam perumusan visi-misi pencalonan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Proposal yang menuai kontroversi itu disampaikan Prabowo pada forum IISSS Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, konferensi keamanan antarnegara yang dihadiri para menteri dan delegasi dari 50 negara lebih.
Dalam pidatonya, Prabowo mengemukakan sejumlah usul untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina.
Beberapa di antaranya, pertama, gencatan senjata antara kedua kubu.
Kedua, penarikan pasukan masing-masing negara dengan penerapan zona demiliterisasi dalam radius 15 kilometer dari titik gencatan senjata.
Zona demiliterisasi ini, menurut Prabowo, mesti diamankan dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ketiga, Prabowo mengusulkan agar PBB memfasilitasi referendum bagi warga di zona demiliterisasi untuk menentukan pilihan: ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia.
Belakangan, Kiev menolak proposal Prabowo.
Proposal Prabowo dinilai lebih condong menguntungkan Rusia sebagai pihak yang pertama kali melakukan invasi.
Usut punya usut, proposal perdamaian yang diusulkan Prabowo, ternyata tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa proposal mediasi Ukraina dan Rusia yang disampaikan Prabowo merupakan inisiatif Prabowo sendiri.
Jokowi mengaku baru akan meminta penjelasan soal proposal tadi kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Sementara itu, dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia selalu berprinsip perang harus berhenti, termasuk dalam konflik Rusia-Ukraina.
Penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah harus dihormati.
"Call kita, selalu, 'please hentikan perang'. Dan ini disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kiev, Moskow, dan bulan lalu Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Zelensky di Hiroshima. Dan call ini diulangi," tegas Retno Marsudi.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
