POJOKNEGERI.COM - Ketua Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi membeberkan, kasus stunting di Benua Etam menjadi perhatian serius.
Walaupun angka presentase stunting di provinsi ini mencapai 22,8 persen, masih terbilang di bawah rata-rata nasional yakni 24,4 persen.
Dari data presentase yang disebutkan di atas, Hadi sapaan karibnya menuturkan, pihaknya akan berusaha untuk bervalidasi oleh seluruh elemen masyarakat hingga level tersendah sekali pun yaitu RT. Bertujuan melakukan monitoring, sosialisasi, dan penyuluhan.
Dalam kasus stunting, Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengambil sikap, seperti menganjurkan calon pasutri, orang sedang hamil, dan menyusui untuk mengecek kesehatannya secara rutin.
“Itu yang harus mendapatkan perhatian serius supaya terhindar dari stunting. Kita akan bervalidasi koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat sampai kepada level terendah RT,” ujar Hadi.
Wagub Kaltim menegaskan, akan berkoordinasi dengan pusat agar dana desa yang digelontorkan pusat ke desa-desa dapat diarahkan kepada honor dan kegiatan program penanggulangan stunting, bebernya saat ditemui dalam acara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 Tahun 2022 yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim di Hotel Haris Samarinda, Senin (18/7/2022).
“Kita akan berkoordinasi dengan pusat agar dana desa yang digelontorkan dari pusat ke desa-desa itu bisa diarahkan untuk honor dan kegiatan program penanggulangan stunting,” ucapnya.
Maka dari itu Pemprov Kaltim memiliki target dalam penurunan stunting, sekitar 4 persen setiap tahunnya. Kemudian lanjut di tahun 2023 dan di tahun 2024 dapat terus turun hingga 14 persen.
“Nah dari pusat itukan targetnya 14 persen. Tapi tadi diralat 23 persen. Itu kalau memungkinkan, tapi yah sesuai dengan target pusatnya sudah bagus. Karena standar WHO kan dibawah 20 persen. Jadi saya menargetkan dibawah 14 persen,” harapnya.
“Kan ada anggaran pusat ke kabupaten kota, nanti kita akan evaluasi kenapa serapannya baru 9 persen. Kami akan koordinasi,” pungkasnya.
(adv/diskominfokaltim)
