POJOKNEGERI.COM - Di tahun 2022 ini, wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode mulai terdengar.
Beberapa elit politik hingga jawaban istana pun muncul perihal dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode itu.
Sejak dicetuskan pertama kali oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar medio Februari 2022, ide ini terus mengisi ruang publik hingga akhir tahun ini.
Bagaimana perjalanannya?
Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa
Muhaimin mengusulkan penundaan pemilu usai menemui pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); analis ekonomi; dan pihak perbankan. Perekonomian Indonesia disebut memiliki momentum bagus untuk bangkit pada 2022-2023.
Wakil Ketua DPR itu menyebut tak ingin Pemilu 2024 mengganggu momentum tersebut. Muhaimin meyakini pesta demokrasi berdampak terhadap perekonomian Indonesia.
"Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2022.
Zulkifli Hasan Ketum PAN/ Menteri Perdagangan
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan setuju dengan usulan Pemilu 2024 ditunda. Zulhas menyebut salah satu alasannya adalah hasil survei yang menyebut kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi baik dan tinggi.Zulkifli mengungkapkan survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 73 persen kala itu.
Pertimbangan lainnya, situasi perekonomian yang disebut belum stabil.
Perkembangan situasi konflik global juga menjadi salah satu pertimbangan PAN mendukung penundaan Pemilu 2024. Apalagi, Rusia sudah mulai melakukan serangan militer ke Ukraina.
"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 25 Februari 2022.
Luhut Binsar Pandjaitan Menko Kemaritiman dan Investasi
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terseret dalam isu ini usai tampil di YouTube Deddy Corbuzier. Meski tak lugas mencetuskan penundaan pemilu, namun mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu berdalih memiliki big data 110 juta pengguna media sosial yang mengaku mendukung penundaan Pemilu 2024.
Luhut menyebut masyarakat juga menyoroti anggaran Pemilu 2024 yang bakal mencapai Rp110 triliun. Berdasarkan big data tersebut, kata dia, masyarakat tidak ingin uang ratusan triliun itu dihabiskan untuk penyelenggaraan pemilu, padahal kondisi saat ini masih susah karena terdampak pandemi covid-19.
"Sekarang kita coba tangkap dari publik, itu bilang kita mau habisin Rp110 triliun lebih untuk memilih ini keadaan begini, ngapain sih. Rp110 triliun untuk pilpres dengan pilkada, kan serentak. Nah, itu yang rakyat ngomong," kata Luhut.
Bahlil Lahadalia Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
.jpg)
Bahlil terekam sering menyinggung wacana Jokowi tiga periode lewat penundaan Pemilu 2024.
Paling jelas saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di JCC, Jakarta pada 10 Juni 2022.Ketika itu, Bahlil lantang menyuarakan 'lanjutkan' di hadapan Presiden Jokowi. Bahlil menilai penundaan pemilu baik untuk memberikan kepastian investasi. Dengan catatan, dilakukan sesuai mekanisme undang-undang yang berlaku.
Publik menolak
Mayoritas publik menolak perpanjangan masa jabatan presiden lewat penundaan Pemilu. Kesimpulan ini diambil berdasarkan hasil jajak pendapat banyak lembaga survei.
Berikut ini catatan hasil sejumlah survei terkait wacana Jokowi 3 periode atau penundaan Pemilu 2024:
1. Lembaga Survei Indonesia (LSI): 70,7 persen dari 1.197 responden yang disurvei pada 25 Februari hingga 1 Maret, menolak perpanjangan masa jabatan presiden.
2. Populi Center: 64,4 persen publik menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Survei ini digelar pada 21-29 Maret 2022 dengan 1.200 responden.
3. Litbang Kompas: 62,3 persen responden ingin pemilu tetap diadakan pada 2024
4. Charta Politika: 74,2 persen responden ingin Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal. Survei dilakukan terhadap 1.220 responden pada 10-17 April 2022.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
