POJOKNEGERI.COM - Pemerintah akan mulai memperlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada Januari 2025 mendatang.
Hal ini mendapat banyak reaksi dari berbagai pihak, tak sedikit juga yang menyuarakan penolakan.
Kenaikan PPN menjadi 12 persen juga turut mendapat tanggapan dari Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi mengatakan aturan itu sudah diputuskan DPR sehingga pemerintah harus menjalankannya.
"Ya ini kan sudah diputuskan dalam harmonisasi peraturan perpajakan, sudah diputuskan oleh DPR. Kan sudah diputuskan DPR ya pemerintah harus menjalankan," kata Jokowi ditemui di rumahnya, Sumber, Banjarsari, Solo, seperti dilansir detikJateng, Jumat (27/12/2024).
Jokowi mengatakan kenaikan PPN itu sudah melalui pertimbangan yang matang.
Selain itu, kata Jokowi, keputusan pemerintah menaikkan PPN 12 persen juga merupakan amanat dari Undang-undang.
"Sekali lagi pemerintah sudah berhitung dan melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya saya kira kita mendukung keputusan pemerintah. Saya kira keputusan pemerintah pasti ada pertimbangan-pertimbangan dan itu kan juga amanat UU yang harus dijalankan pemerintah," ungkapnya.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Kamis (26/12/2024) menyuarakan penolakan PPN 12 persen.
Dalam tuntutannya, mereka meminta pemerintah membatalkan kenaikan PPN. Massa aksi menilai seharusnya aturan pemerintah dibuat untuk menyejahterakan rakyat.
Sementara menurut mereka kenaikan PPN menjadi 12 persen adalah kebijakan yang sangat merugikan rakyat.
"PPN menjadi 12 persen sangat mencekik, bahwasanya pemerintah mendalilkan PPN menjadi 12 persen untuk memulihkan ekonomi, tapi ini adalah kebijakan sangat merugikan rakyat," ujar orator.
Massa aksi menilai penerapan kenaikan PPN tidak adil. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan PPN.
"PPN sangat tidak adil diterapkan, Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam, akan tetapi sumber daya alam itu dikelola investor asing, pajak adalah sebuah kebijakan yang sangat merugikan untuk rakyat itu sendiri," ungkapnya.
(*)
