POJOKNEGERI.COM - Pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke dua kabupaten di Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat ini tengah dilakukan dan pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota bakal berlangsung pada 2024 mendatang.
Selain pembangunan calon ibu kota baru, pemerintah juga tengah berfokus pada penurunan angka balita stunting di Indonesia. Apalagi, Presiden Joko Widodo menargetkan agar angka balita stunting pada 2022 sebesar 21,6% bisa turun menjadi 14% pada 2024 mendatang.
“Saya ingatkan kembali mengenai stunting, agar terus ditekankan kepada para bupati dan walikota dicek betul utamanya yang masih tinggi dilihat, dan dimonitor ada selalu penurunan tiap tahunnya," ujar Jokowi di Pembukaan Rakernas APPSI tahun 2023 dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (23/2/2023).
Lantas, bagaimana tren balita stunting di wilayah Kalimantan Timur? Apakah calon ibu kota baru dan wilayah sekitarnya sudah memiliki prevalensi stunting yang cukup rendah?
Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Kalimantan Timur mencapai 23,9% pada 2022. Provinsi tersebut menempati peringkat ke-16 tertinggi secara nasional.
Lantas, bagaimana upaya penanganan stunting di Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur?
Di Samarinda, beberapa upaya dilakukan.
Termasuk pelibatan OPD dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Samarinda.
Sebanyak 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan bergabung dan masuk menjadi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Samarinda.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Samarinda, I Gusti Ayu Sulistiani mengatakan bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Samarinda akan menyusun rencana kerja untuk tahun 2023 ini.
Ia mengungkapkan, pihaknya akan melakukan rapat konsolidasi dan menyusun timeline untuk rencana kerja itu.
"Rapat koodinasi untuk refresh sesama anggota tim TPPS. Dalam 1-2 minggu ini melakukan konsolidasi, setelahnya baru menyusun timeline untuk kegiatan tahun 2023," kata Ayu saat ditemui pada Senin (20/2/2023).
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pihaknya akan melanjutkan program kerja yang telah tersusun di tahun sebelumnya. Pihakya hanya akan melakukan penyesuaian rencana kerja sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
"Jadi kita melakukan penyesuaian. Sebenarnya di tahun 2022 sudah cukup baik, namun tahun 2023 kita pertajam lagi. Walau memang ada naik lagi kasus stunting, E-PPGM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) akan lebih konvergen lagi,"jelasnya
Ia menyatakan bahwa ada 17 OPD di lingkungan Pemkot Samarinda yang akan tergabung di TPPS dan akan berkolaborasi dengan Kementerian Agama untuk mencegah stunting.
Pihaknya bakal berupaya keras untuk menurunkan angka stunting sesuai target.
Selain itu, juga dilakukan kolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Samarinda.
Kolaborasi dilakukan dengan menghadirkan pokok pembahasan mengenai langkah-langkah konkret yang dapat dikerjasamakan dalam menanggulangi permasalahan kesehatan masyarakat dan menurunkan angka stunting di Samarinda.
Disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi, salah satu penyebab stunting adalah pernikahan yang terlalu dini, dimana fisik dan psikologi pada usia tersebut belum kuat untuk menjadi seorang ibu.
"Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan pernikahan dini seperti melakukan sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini dan reproduksi sehat terhadap remaja, pendampingan terhadap ibu hamil hingga serta asupan gizi kepada bayi dan balita serta sanitasi lingkungan," ujarnya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
