POJOKNEGERI.COM - Anies Baswedan merespon Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut sudah membangun komunikasi dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait indikasi tekanan instrumen kekuasaan dan hukum jelang Pilpres 2024.
Anies mengaku belum ada komunikasi.
Anies mengatakan tekanan yang dialami pihaknya tidak sebanding dengan tekanan masyarakat.
Dia mengungkit tekanan ekonomi hingga sulitnya lapangan pekerjaan saat ini.
"Kalau saya nggak ada ya (komunikasi soal tekanan). Apapun tekanan yang kita alami yang kita hadapi belum apa-apa dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan oleh keluarga-keluarga. Belum apa-apa dibanding sulitnya anak muda mencari lapangan pekerjaan, dibanding petani cari pupuk, dibanding nelayan, dibanding peternak, jadi seberat-beratnya tekanan, tekanan rakyat yang lebih besar dan kita berada di sini memperjuangkan itu semua agar menjadi ringan bagi rakyat. Supaya rakyat yang merasakan tekanan hidup yang sulit, lapangan pekerjaan yang sulit jadi terbebaskan," ucap Anies Baswedan, dikutip dari detik.com.
Anies mengaku siap berjuang melawan tekanan yang ada menjelang Pilpres 2024.
Dia mengungkit slogan gerakan perubahan Indonesia agar masyarakat berubah dan keluar dari tekanan yang ada.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut indikasi tekanan yang diterima PDIP dan Ganjar-Mahfud tak hanya dalam bentuk pencopotan baliho.
Hasto mengatakan PDIP juga membangun komunikasi dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terkait indikasi tekanan jelang Pilpres 2024.
"Oh, ya cukup banyak. Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," ungkap Hasto Kristiyanto.
Di sisi lain, Anies Baswedan mengungkit ada seseorang yang punya kontrak politik di Jakarta tapi tidak diteruskan.
PKS kemudian menyebut sosok yang dimaksud itu hanya Anies yang tahu, tetapi dia menyinggung Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Joko Widodo.
Anies kemudian mengatakan semua kebijakan yang dilakukan harus berlandas pada unsur keadilan.
Dia mengatakan akan muncul pertanyaan tentang bagaimana kebijakan yang dilakukan memenuhi unsur keadilan.
Anies lalu mengungkit saat dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Anies mengklaim pihaknya sudah menuntaskan semua janji politik di Jakarta yang totalnya yakni 23 janji.
Anies mengatakan 23 janji itu diterjemahkan dengan 150 program dan dikembangkan lebih dari 1.000 kegiatan.
Di sinilah, Anies kemudian mengungkit ada seseorang yang masih punya kontrak politik di Jakarta tapi tidak diteruskan.
"Tentu dilaksanakan di Jakarta semua janji-janji. Bahkan ada yang punya kontrak politik kemudian tidak diteruskan di Jakarta, bagian kami yang meneruskannya Prof Zuhro, karena yang bersangkutan tidak lagi di Jakarta," ungkap Anies. (redaksi)
,_Prabowo_Subianto.jpg)
.jpg)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
