POJOKNEGERI.COM - Aksi People Power mendadak menjadi sorotan, karena disebut-sebut ingin menurunkan rezim pemerintahan saat ini.
Aksi People Power direncanakan digelar pada Jumat (7/7/2023), di Gedung Umat Islam (GUI), Jalan Kartopuran, Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Solo.
Sebelumnya, lokasi aksi direncanakan digelar di Bundaran Gladak, tidak jauh dari Balai Kota Solo.
Koordinator lapangan aksi People Power, Noerrohmat mengatakan aksi ini akan membawa sejumlah tuntutan, seperti turunkan, adili rezim korup dan segera mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.
Noerrohmat menolak Aksi People Power dianggap tindakan makar.
Baginya, rakyat pasti akan turun ke jalan jika melihat negaranya terjadi kekacauan dan ketidakadilan.
"Ini beda dengan makar. Negara sedang aman tentram enggak ada korupsi dan rakyat gerak itu baru makar. Nah, kalau people power ini korupsi merajalela, ini cawe-cawe rakyat, people power," tutur Korlap Aksi People Power, Noerrohmat, dikutip dari CNN Indonesia.
Sementara itu, penanggung jawab Aksi People Power Solo, Mudrick Sangidu mengklaim aksi ini tidak memiliki afiliasi maupun kepentingan politik apapun.
Ia mengatakan warga berhak bergerak lantaran berbagai saluran aspirasi di parlemen di berbagai tingkatan dianggap alami kemacetan menyerap aspirasi rakyat.
"Karena melihat selama ini saluran aspirasi macet, di DPRD, di DPR macet, belum lagi banyaknya kasus korupsi di mana-mana. Masa diam? Rakyat juga berhak untuk cawe-cawe dong," tegas Penanggung Jawab Aksi People Power, Mudrick Sangidu.
Di sisi lain, aksi tersebut juga mendapatkan restu dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.
Pihaknya tidak akan melarang adanya rencana aksi People Power.
Gibran menyebut semua warga berhak menyuarakan pendapatnya.
Putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengaku terbuka bila ada yang mengevaluasi dan mendapat kritik.
"Kita terbuka dievaluasi, dikritik terbuka termasuk yang itu (people power)," ucap Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.
Meski begitu, Gibran memberikan catatan terkait aksi-aksi seperti itu asal tidak mengganggu kenyamanan warga.
Kurang dari 1 Jam Massa Membubarkan Diri
Massa aksi People Power meninggalkan Gedung Umat Islam, Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Solo, Jumat (7/7).
Aksi berlangsung singkat, kurang dari satu jam.
Aksi damai tersebut berlangsung dimulai pukul 14.00 WIB.
Aksi tersebut diikuti sekitar 150-an orang dari Soloraya.
Mereka bubar sebelum pukul 15.00 WIB tak lama sebelum kumandang azan Asar.
"Kami ucapkan terima kasih kepada peserta aksi damai yang telah mengikuti acara siang hari ini dengan penuh ketertiban," kata pembawa acara.
Semua peserta aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, lalu lintas Jalan Kartopuran di depan Gedung Umat Islam sudah pulih seperti biasa.
Dalam aksi tersebut, massa menuntut Presiden Joko Widodo mundur karena dianggap gagal mengatasi korupsi di Tanah Air.
Koordinator aksi, Noerahmat mengatakan tingginya angka korupsi di Indonesia menyengsarakan masyarakat di lapisan bawah.
"salah satu tanda negara ini telah gagal adalah ketika perilaku korupsi terus meningkat bahkan terus merajalela," katanya.
Dalam orasinya, inisiator aksi People Power, Mudrick Sangidu mengatakan aksi tersebut digelar karena saluran aspirasi masyarakat selama ini mampet.
Ia menilai anggota legislatif di tiap tingkatan tidak menjalankan fungsi pengawasan mereka.
"Wakil rakyat yang duduk di parlemen mulai di tingkatan DPRD Kota, Provinsi, sampai DPR-RI tidak lebih hanya sebagai stempel rezim," katanya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
