POJOKNEGERI.COM - Kritikan diberikan politisi Partai Gerindra, Fadli Zon atas langkah pemerintah Indonesia terkait pengecatan pesawat kepresidenan.
Diketahui anggaran untuk pengecatan pesawat kepresidenan itu sekitar Rp2 miliar.
Fadli Zon mencuit dalam akun Twitternya, bahwa hal itu (pengecatan pesawat kepresidenan) sama sekali tak ada urgensinya saat ini.
"Tak ada urgensinya sama sekali cat ulang jd merah ini. Hanya menunjukkan betapa tak ada sense of crisis di tengah dampak pandemi," cuit Fadli Zon.
Cuitan Fadli Zon itu membalas cuitan sebelumnya, yang dikeluarkan oleh Alvin Lie.
Alvin Lie merupakan seorang pengamat penerbangan.
"Hari gini masih aja foya-foya ubah warna pswt Kepresidenan Biaya cat ulang pswt setara B737-800 berkisar antara USD100ribu sd 150ribu Sekitar Rp.1,4M sd Rp.2.1M," cuit Alvin Lie @alvinlie21.
Sementara itu, Faldo Maldini, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menjelaskan pengecatan pesawat Kepresidenan Indonesia-1 atau BBJ 2 bukan hal baru.
Rencana pengecatan pesawat menurutnya sudah ada dalam APBN sehingga harus dilaksanakan.
"Ini bukan rencana baru, sudah dimulai sejak 2019 untuk menyambut Hari Kemerdekaan ke-75. Namun, Pesawat BBJ 2 itu servis sesuai rekomendasi pabrik jatuh pada 2021. Tadinya, itu satu paket sama beberapa armada lain yang sudah datang waktunya. Sekalian dicat, justru biar lebih efisien," kata Faldo dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa, 3 Agustus.
Menurutnya, pengecatan tersebut harus dilakukan karena anggarannya sudah dialokasikan pada APBN. Selain itu, penggunaannya juga sudah sesuai ketentuan refocussing anggaran untuk penanganan COVID-19.
"Anggaran saat ini sudah fokus pada pandemi sesuai dengan aturan dan ketentuan Kementerian Keuangan. Rencana ini tentunya sudah ada juga di dalam APBN jadi ya harus dilaksanakan," ungkap Faldo.
.jpg)
Di pihak lain, penjelasan terkait pengecatan kepresidenan juga dilontarkan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin.
Ngabalin mempertanyakan kritik dari pengamat penerbangan Alvin Lie dan pihak lainnya soal pengecatan pesawat kepresidenan yang menelan anggaran Rp2 miliar.
Ngabalin merasa tak ada masalah karena tidak mengganggu anggaran penanganan Covid-19.
Menurutnya, Rp2 miliar digunakan untuk cat dan perawatan pesawat 7 tahun sekali.
"Kalau mau lihat biaya perawatan, cat, kemudian pemeriksaan 7 tahun dilakukan, Rp1 miliar-Rp2 miliar untuk pesawat presiden di mana masalahnya?" kata Ngabalin dikutip dari CNN Indonesia.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
