“Dengan sistem zonasi, semua sekolah diharapkan setara. Namun, kenyataannya perbedaan fasilitas dan sumber daya antar sekolah, terutama antara kota besar dan daerah terpencil, masih signifikan,” jelasnya.
Sapto menegaskan pentingnya evaluasi mendalam untuk memastikan sistem ini berdampak positif pada mutu pendidikan.
Ia mencontohkan program SMK Pusat Keunggulan yang masih belum merata pelaksanaannya di seluruh wilayah.
Sapto berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kebutuhan spesifik setiap daerah saat mengevaluasi kebijakan zonasi.
Hal ini bertujuan agar pemerataan pendidikan tidak hanya menjadi wacana tetapi juga terealisasi secara nyata di seluruh wilayah Indonesia.
“Tujuan pemerataan pendidikan sering sulit dicapai karena adanya sekolah favorit yang tetap unggul dalam sumber daya dan fasilitas. Tidak semua sekolah memiliki kesempatan yang sama,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Kaltim)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
