POJOKNEGERI.COM - Diskusi Indonesia Corruption Watch (ICW) digelar dengan mengambil tajuk 'Penundaan Pemilu: Kudeta Konstitusi Oleh Oligarki?'.
Dalam diskusi yang dilakukan secara virtual itu, Dosen Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah juga ikut ambil bagian.
Di diskusi virtual itu, dirinya menyatakan bahwa wacana penundaan pemilu adalah inskonstitusional.
"Kalau wacana yang nyata-nyatanya inskontitusional seperti ini dibiarkan dengan alasan demokrasi, pertanyaannya kenapa wacana khilafah justru digebuk?," tanya Castro, sebagaimana sapaan Herdiansyah Hamzah.
"Mungkin ada yang mengatakan ini tidak apple to apple, tetapi sebagai bagian dari wacana yang kualifikasinya inskontitusional, saya pikir mesti ada perlakuan yang sama," lanjutnya lagi.
Ia pun merasa aneh jika bola liar seperti wacana penundaan pemilu 2024 ini terus dibiarkan tanpa ada ketegasan jelas dari pemerintah.
"Saya pikir ini aneh banget jika Jokowi membiarkan wacana ini terus menerus," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara soal polemik penundaan Pemilu 2024.
Namun, pernyataan Jokowi bukan meredakan isu.
Pernyataan Jokowi kali ini dinilai banyak kalangan, bersayap alias tak tegas.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, peryataan Presiden Jokowi soal isu usulan penundaan Pemilu 2024 belum selesai.
Menurut Hendri, jika Presiden Jokowi hanya menyebut harus taat konstitusi itu belum cukup.
Pasalnya, kata Hendri, konstitusi buatan manusia dan bisa dibuat dengan cepat.
Misalnya, soal UU Cipta Kerja dan UU Ibu Kota Negara (IKN) yang dibuat sangat cepat.
Hal itu disampaikan Hendri dalam diskusi bertajuk Isu Penundaan Pemilu: Cacat Demokrasi dan Ciderai Reformasi secara virtual, Sabtu (5/3/2022).
"Belum selesai Pak Jokowi bila hanya berkata taat konstitusi, karena konstitusi buatan manusia dan bisa dibikin dengan sesaat, contohnya Ciptaker dan IKN. Itu bisa cepat diselesaikan. Nah konstitusi bisa diselesaikan dengan cepat," kata Hendri Satrio.
Ia pun setuju dengan peryataan Wasekjen PKB Lukman Hakim yang mengatakan, bahwa Presiden Jokowi harus secara tegas menyebut soal jadwal Pemilu 2024.
Dimana, KPU telah memutuskan bahwa Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024.
"Pak Jokowi harus mengumumkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan pada 14 Feb 2024. Selama itu belum diumumkan, akan begini terus," ucap Hendri.
Hendri juga menduga, bahwa orkestrasi isu penundaan Pemilu itu hadir dari lingkaran Istana.
Hal itu dimulai dari peryataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang merupakan lingkaran pemerintahan Jokowi.
Lalu, peryataan Ketua Umum partai politik koalisi Presiden Jokowi.
Mulai dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hingga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Ini kan kita lihat orkestrasinya begitu. Kemudian PSI yang ingin mencari panggung, ya lewat amandemen kalau mau 3 periode," ucap Hendri.
"Nah ini kan orkestrasi orang-orang dekat Istana," lanjut dia.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait isu penundaan Pemilu 2024 yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan.
Jokowi meminta kepada semua pihak untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi atau Undang-undang Dasar 1945.
"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (5/3/2022).
Menurut Jokowi siapa saja boleh memberikan usul terkait penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan.
Pasalnya, Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga semua pihak bisa bebas berpendapat.
"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat," kata Jokowi.
Namun, Jokowi menegaskan, jika terkait pelaksanaan pemilu maka semua harus tunduk dan taat pada konstitusi.
"Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," ujarnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
.jpg)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
