POJOKNEGERI.COM - Kalangan dewan di DPRD Samarinda terus ikuti perkembangan kasus pengetapan solar di Kota Tepian.
Disampaikan Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani, bahwa koordinasi antar lini perlu dilakukan.
Dari kalangan pemerintah, peran Dinas Perhubungan juga dirasa perlu, untuk menertibkan antrean truk dan memantau pergerakan para pengetap solar.
"Selain mengatur antrean agar tak mengganggu arus lalu lintas, nantinya Dishub juga bisa menjadi pihak pertama yang melakukan penjagaan agar para oknum pengetap tidak lagi berani melakukan aksinya," ucap Angkasa Jaya saat dikonfirmasi Jumat (15/4/2022).
Lanjut dikatakannya, antrean truk dan meminimalisir kemacetan sejatinya juga bagian dari tanggung jawab pihak Pertamina.
"Mmereka juga harus mengatur dong, tidak boleh masa bodoh. Jangan sampai antrean BBM menggangu lalu lintas, itu menjadi pertanggung jawaban Pertamina," tegasnya.
Oleh sebab itu, Angkasa kembali menekankan agar masalah penetapan solar ini nantinya juga bisa menjadi seluruh pihak, agar kedepan tidak lagi terjadi kasus serupa dan para pemangku kebijakan bisa bersama-sama menentukan langkah kongkret mengurai masalah tersebut.
"Kalau hal ini masih terjadi, pasti kami akan melakukan kordinasi pada pihak-pihak terkait untuk melakukan sikap tegas," katanya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(advertorial)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
