POJOKNEGERI.COM - Cuitan Said Didu direspon pihak Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sebelumnya, beredar adanya cuitan Said Didu terkait pengusaha batu bara yang menawarkan dana besar agar tidak mendukung Anies Baswedan sebagai capres dari koalisi yang sudah dijajaki Partai Nasdem dan Demokrat di Pilpres 2024.
Hal ini yang kemudian direspon Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid.
"Saya kira narasi Pak Said Didu dkk ini on mission ingin mengganggu proses pembentukan koalisi. Saya kira itu tidak baik," ujar Kholid dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (27/10/2022).
Diketahui, Said Didu yang merupakan Eks Sekretaris Kementerian BUMN menulis PKS ditawari dana besar oleh seorang pengusaha batu bara agar menarik dukungan dari koalisi dengan Partai Demokrat dan NasDem.
Cuitan itu mengutip akun @maspiyuaja yang mencantumkan link berita berjudul "Beredar Kabar PKS Ditawari 2 Menteri, Untuk Gagalkan Koalisi Anies?"
"Dan kabar lain juga, bahwa salah satu pengusaha barubara sudah "ditugaskan" memberikan dana besar agar menarik dukungan [dari koalisi]," tulis @msaid_didu.
Kholid menegaskan bahwa pihaknya telah terbiasa menerima berbagai tawaran, termasuk jatah menteri di kabinet. Ia mengungkapkan PKS pernah mendapat tawaran masuk ke dalam pemerintahan pada periode pertama dan awal periode kedua Presiden Joko Widodo.
"Saya kira hal biasa aja ya tawaran-tawaran seperti itu. Dulu pas periode pertama dan awal periode kedua kami juga ditawari. Tapi kami Alhamdulilah konsisten memilih di luar pemerintahan," papar Kholid.
Keputusan ini menurutnya sesuai dengan hasil Musyawarah Majelis Syuro (MMS) yang menjadi keputusan tertinggi di internal PKS.
"Faktualnya kami tetap sebagai oposisi. Keputusan MMS tetap di luar pemerintahan. Ada atau pun tidak ada tawaran, keputusan MMS VII mengikat semua [bagi] pimpinan dan anggota bahwa PKS tetap di luar pemerintahan," tegasnya.
Diketahui saat ini PKS tengah menjalin komunikasi intensif dengan NasDem dan Demokrat untuk membangun koalisi bersama. Sementara NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024.
PKS juga sempat mengajukan kadernya Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai nominasi cawapres. Sedangkan, pada saat bersamaan Demokrat mengajukan Ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hingga saat ini belum ada deklarasi terkait koalisi ketiga partai ini.
Koalisi Perubahan tunggu waktu
Sementara itu, Koalisi Perubahan inisiasi Partai Nasdem tinggal tunggu waktu untuk dilakukan deklarasi.
Koalisi Perubahan itu diketahui diisi oleh tiga partai yakni Nasdem, PKS dan Demokrat.
Jika berkaca pada lima tahun ke belakang, ketiga partai 'Koalisi Perubahan' merupakan tiga poros berbeda pada Pilgub DKI Jakarta 2017.
'Koalisi Perubahan' mempunyai tim kecil untuk mematangkan konsep kerja sama dan sempat bertemu pada Jumat (21/10/2022).
Dalam pertemuan ini, Partai NasDem diwakili oleh Ketua DPP Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto. PKS diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman dan Ketua DPP Polhukam Al Muzammil Yusuf.
Sementara dari Partai Demokrat hadir Sekjen Teuku Riefky Harsya. Turut hadir pula Sudirman Said sebagai pihak yang mewakili Anies Rasyid Baswedan yang merupakan bakal calon presiden 2024 dari Partai NasDem.
"Ada beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut, seperti kriteria pasangan bakal calon wakil presiden yang cocok mendampingin Anies Rasyid Baswedan," ujar Willy.
Pertemuan tersebut juga membahas platform dan desain pemerintahan yang ideal di periode mendatang jika calon presiden mereka terpilih. Selain pasangan calon, platform, dan desain pemerintahan, Willy mengatakan ketiga partai juga menggodok strategi pemenangan yang efektif.
"Dan yang tidak kalah penting adalah masalah timing atau waktu yang tepat untuk meresmikan dan mendeklarasikan koalisi serta pasangan capres-cawapres yang akan diusung. Ini yang terus kita matangkan, yang juga dapat membawa semangat perubahan, mendapat dukungan publik, dan menambah peluang kemenangan di Pilpres 2024," tutup Willy.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
