POJOKNEGERI.COM - Terpilihnya Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) sempat memicu kontroversi.
Diketahui, Kadin Indonesia saat ini tengah ramai disorot setelah penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Sabtu (14/9).
Hasil munaslub itu memilih Anindya Bakrie menjadi ketua umum baru.
Namun, keputusan itu ditentang dewan pengurus Kadin Indonesia pimpinan Arsjad Rasjid selaku Ketum Kadin periode 2021-2026.
Gelaran munaslub dan keputusan memilih Anindya Bakrie menjadi ketua umum dianggap ilegal karena melanggar AD/ART organisasi dan ditolak 21 Kadin Provinsi.
Terkait hal itu, Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bambang Soesatyo buka suara perihal didepaknya Arsjad Rasjid dari posisi Ketua Umum Kadin.
Menurutnya, daerah membutuhkan ketua baru.
Dijelaskannya, pergantian ketua umum sudah sesuai dengan AD/ART.
Ia mengatakan, penggantian ketua umum bisa dilakukan tanpa harus ada pelanggaran yang dilakukan ketua umum yang sedang menjabat.
"Secara aklamasi dari 28 ketua-ketua umum Kadin daerah hadir, 25 asosiasi, pimpinan juga hadir, secara aklamasi terpilih Pak Anin," ujar Bambang Soesatyo.
Disampaikan Bambang Soesatyo, pelantikan Anindya Bakrie akan digelar esok, Senin (16/9/2024).
"Besok pelantikan, tadi baru pengesahan, sudah sah, besok dilantik," bebernya.
Sementara itu, Anindya menegaskan Kadin adalah mitra strategis pemerintah.
Lembaga itu tentu harus menjalin hubungan yang kuat dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Mudah-mudahan apa yang diputuskan tadi bisa membuat hubungan dengan pemerintah bisa makin baik," pungkasnya. (*)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
