POJOKNEGERI.COM - Proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Korpri di Samarinda sempat jadi sorotan.
Pasalnya, proyek tersebut terkesan buru-buru hingga tiba-tiba mendapat persetujuan untuk dibangun, serta saat ini sudah digroundbreaking oleh Gubernur Kaltim Isran Noor.
Berikut tim redaksi himpun beberapa informasi perihal pembangunan RS Korpri itu
1. Dewan sempat akui tak tahu
Haji Baba, Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim sebelumnya mengaku tidak mengetahui rencana pembangunan RS Korpri tersebut.
"Rumah sakit, belum pernah dengar," ungkap Haji Baba, saat diwawancara sebelum lakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan RS Korpri beberapa waktu lalu.
Hal ini pun membuat pertanyaan besar. Pasalnya proyek pembangunan RS Korpri diakui Sabani, Sekprov Kaltim sebelumnya telah masuk di APBD murni 2021.
Dikonfirmasi terkait apakah pernah dibahas bersama Komisi III, Haji Baba mengakui tidak pernah ada pembahasan di komisinya.
"Belum ada pembahasan kami kayaknya di murni," paparnya.
"Saya gak hapal, belum pernah kami bahas di Komisi III, atau mungkin saya yang gak hadir saat pembahasan, gak tahu ya," imbuhnya.
"Itu juga kami tanggal 14 September akan memanggil Dinas PUPR Kaltim. Nanti kami minta penjelasan penyampaian seluruh progres kegiatan tahun 2021. Kalau itu ada informasi (terkait RS Korpri) maka akan kami liat di penjelasan itu," bebernya.
Lantaran belum pernah melakukan pembahan, terkait proses amdal dan penetapan lokasi juga diakui Haji Baba belum pernah dilakukan.
"Gak ada, gak ada itu (proses amdal dan penetapan lokasi)," pungkasnya.
2. Jawaban berubah ketika lakukan kunjungan lapangan
Kunjungan lapangan pun digelar.
Komisi III pun melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai proyek RS tipe C tersebut.
Pada kunjungan lapangan Komisi III di lokasi pembangunan, Haji Baba, Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim mengklarifikasi hal tersebut.
Haji Baba meyakinkan bahwa memang proyek pembangunan RS Korpri telah dilakukan pada pembahasan APBD 2021.
"Pembahasan pembangunan RS Korpri memang sudah ada di buku APBD 2020. Sudah ada pembahasan memang," ungkap Haji Baba, Selasa (14/9/2021).
Terkait polemik beberapa waktu terakhir, Haji Baba mengakui kesulitan mencari data pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan di Kaltim.
"Jadi begini waktu itu, saya bukan tidak tahu. Ini kan banyak proyek nanti saya liat dulu daftar proyeknya karena banyak. Saya gak hafal," jelasnya.
Setelah menelisik daftar progres proyek di data komisi III, pihaknya menemukan adanya proyek pembangunan tersebut.
"Saya sudah minta data semua progres proyek di Kaltim, di daftar itulah, ternyata memang ada proyek RS dibahas. Begitu saya sampai tadi pagi, saya minta di staf komisi data pembahasan itu ada data RS Korpri di data kami," imbuhnya.
Haji Baba, lalu menjelaskan secara rinci perjalanan proyek pembangunan RS Korpri di Samarinda.
Pada September 2020, melalui anggaran APBD perubahan 2020, telah dianggarkan Rp730 juta untuk perencanaan pembangunan rumah sakit.
Pada APBD murni 2021, kembali dianggarkan sebesar Rp1 miliar pada Bulan Maret, untuk pengawasan pembangunan RS Korpri.
Untuk pembangunan fisik gedung, penganggaran dilakukan pada APBD murni 2021, lelang dilakukan pada Juli 2021 dengan pagu Rp46 miliar.
"Di 2020 dibahas waktu mau penganggaran APBD 2021. Sekarang yang kami kejar penyelesaian proyek itu sampai akhir tahun 2021," tegasnya.
3. Digroundbreaking gubernur
RS Korpri akhirnya digroundbreaking oleh Isran Noor, Gubernur Kaltim, pada Senin (27/9/2021).
Isran Noor menyebut pembangunan fasilitas kesehatan bagi masyarakat harus dimaksimalkan. Salah satu upayanya adalah dengan pembangunan RS Korpri ini.
"Rumah Sakit Korpri ini rumah sakit cukup representatif kalau jadi selesai," kata Isran Noor, Gubernur Kaltim, Senin (27/9/2021).
Bangunan RS Korpri bakal dibangun tiga lantai dengan lahan seluas 3.600 meter persegi.
RS Korpri nantinya mampu menampung 80 tempat tidur masing-masing ruang inap A sebanyak 48 tempat tidur, ruang inap B sebanyak 28 tempat tidur, kemudian ada ruang kebidanan.
Rumah sakit juga dilengkapi IGD, ruang isolasi, ruang operasi, rawat jalan, laboratorium, radiologi, CSSD, dan ICU.
RS Korpri ditarget rampung pada akhir Desember 2021.
Isran Noor, mengaku dirinya pesimis RS Korpri bisa selesai di akhir tahun.
"Penganggarannya selesai gak tahun ini, bisa gak sampai Desember," tutur Isran.
"Karena tinggal tiga bulan menuju akhir tahun, 2,5 bulan pengerjaan efektif," sambungnya.
Sementara itu, Edy Saputra, Kuasa Direktur PT Telaga Pasir Kuta, menyampaikan pihaknya optimis dapat menyelesaikan pembangunan RS Korpri di akhir tahun.
PT TPK selaku pemenang lelang pembangunan RS Korpri untuk tahap awal, menarget penyelesaian pemancangan pada 4 Oktober 2021.
"Pemancangan kami menggunakan 4 mesin krap. Nanti ada waktu 10 hari pemancangan," ungkap Edy Saputra.
Pada bulan November, kontraktor berupaya menyelesaikan sisi depan rumah sakit termasuk landscape. Pekerjaan akan dilakukan secara simultan.
"Kalau pekerjaan sudah dinding struktur naik semua makimal 250 pekerja di luar manajemen. Kalau sekarang 45 orang karena menggunakan mesin," tegasnya.
4. Kontraktor diduga bermasalah
PT Telaga Pasir Kuta, selaku pemenang lelang pembangunan RS Korpri disebut kontraktor bermasalah.
Hal ini usai beredar kabar di media sosial Facebook, sorotan mengenai pembangunan RS Korpri di Kompleks Stadion Sempaja Samarinda.
Akun facebook dengan nama Polik Danag, memposting di media sosial Facebook, bahwa kontraktor pelaksana proyek RS Korpri dilakukan oleh kontraktor bermasalah.
"Untuk diketahui bahwa PT Telaga Pasir Kuta diberitakan terindikasi terkait suap dan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Polda Sumatera Utara pada 2020. Seharusnya, jika memang ada unsur tindak pidana korupsi berupa suap dan tertangkap tangan, maka dipastikan ada pemberi (suap) dan penerima (suap)," tulis akun tersebut di Facebook, Kamis (23/9/2021) lalu.
Dalam kasus OTT di Sumut, PT Telaga Pasir Kuta diduga lolos dari jeratan dengan alasan sebagai pelapor dugaan pemberian sejumlah uang.
Menurut warganet itu praktik serupa berkemungkinan besar bakal terulang. Tidak menutup kemungkinan bakal terjadi di Kaltim.
"Praktik kotor ini tidak menutup kemungkinan dapat saja terjadi lagi dan terulang lagi. Dengan adanya peristiwa ini, kenapa pihak perusahaan PT Telaga Pasir Kuta tidak dikenakan sanksi atau diblacklist seusai Peraturan LKPP No 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang dan Jasa," paparnya.
Dikonfirmasi terkait dugaan kontraktor bermasalah jadi pemenang lelang, Isran Noor, Gubernur Kaltim enggan menanggapi.
"Itu bukan urusan saya," kata Isran, Senin (27/9/2021).
Menurutnya, yang terpenting saat ini bagaimana pembangunan di Kaltim bisa berjalan.
Terlebih pembangunan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.
"Yang penting dia (kontraktor) bisa melaksanakan pembangunan," jabarnya.
5. Jawaban pihak kontraktor
Edy Saputra, Kuasa Direktur PT Telaga Pasir Kuta, ditemui di lokasi grounbreaking RS Korpri turut melakukan klarifikasi terkait kabar adanya OTT kasus suap di Sumatera Utara.
Edy menegaskan sesuai keterangan pengadilan, perusahaan PT TPK tidak terlibat dalam kasus dugaan suap di Sumut itu.
"Hal itu sudah kami jelaskan. Kami tanggapi secara fakta dan aktual dokumen yang dibutuhkan salah satunya keterangan dari pengadilan, bahwa perusahaan kami sedang tidak terlibat atau pernah terlibat dengan kasus. Jadi saya rasa itu sudah clear kalau tidak clear tebntunya kami masuk daftar hitam," ungkap Edy Saputra.
Meski begitu, pihaknya tidak menapik pernah dipanggil menjadi saksi dalam kasus Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatra Utara.
Hanya saja, menurut Edy yang terlibat dalam kasus tindak pidana khusus itu adalah sub kontraktor, yang kebetulan menggunakan nama PT Telaga Pasir Kuta, sehingga pihaknya turut dipanggil juga sebagai saksi.
"Meskipun kami pernah dipanggil menjadi saksi di Rantauprapat. Itu subkon (sub kontraktor) kami yang terkena, kebetulan kronoliginya tindakan pidana khusus. Subkon bekerja di proyek, menggunakan nama kami sehingga kami dipanggil juga," tegasnya.
Kejadian OTT di Sumatera Utara, awalnya berpengaruh saat PT TPK ikut dalam lelang proyek RS Korpri. Pihak perusahaan telah melakukan penjelasan kepada pemerintah.
"Awal memang berpengaruh saat di kaltim. Teman-teman dinas menayakan itu, dan kami menjelaskan secara aktual dan fakta. Pengaruh ada dari suplayer terkait itu sempat. Tapi sudah clear," pungkasnya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
