POJOKNEGERI.COM - Pemilihan presiden Romania resmi dianulir oleh Pengadilan Tinggi, Jumat (6/12/2024).
Hal ini terjadi saat muncul laporan adanya campur tangan Rusia dalam pesta demokrasi tersebut.
Dalam sebuah rilis putusan resmi, pengadilan meminta agar mekanisme pilpres di negara itu diulang seluruhnya.
Nantinya, pengadilan juga memerintahkan pemerintah untuk menetapkan tanggal baru
"Proses pemilihan presiden Rumania akan dijalankan ulang sepenuhnya, dan pemerintah akan menetapkan tanggal dan kalender baru untuk langkah-langkah yang diperlukan," Pengadilan Romania dilansir dari CNBC
Sebelumnya, Romania berencana mengadakan pilpres putaran kedua.
Putaran ini akan mempertemukan Calin Georgescu, seorang kandidat sayap kanan pro-Rusia, melawan pemimpin sentris pro-Uni Eropa Elena Lasconi.
Georgescu memperoleh angka satu digit dalam jajak pendapat sebelum pemungutan suara putaran pertama pada 24 November. Tetapi kemudian ia melonjak ke posisi pertama.
Georgescu diketahui ingin mengakhiri dukungan Romania untuk Ukraina dalam serangan Rusia.
Jika ia memenangkan pilpres, itu akan menjungkirbalikkan politik pro-Barat dan mendorong Rumania lebih dekat ke sabuk negara-negara di Eropa tengah serta timur yang memiliki politisi populis pro-Rusia, seperti Hungaria dan Slovakia.
Sementara itu, dewan keamanan tertinggi Romania kemudian mendeklasifikasi dokumen yang mengatakan negara tersebut menjadi target 'serangan hibrida agresif Rusia' selama periode pemilihan.
Bahkan, unit penuntutan anti-kejahatan terorganisasi Rumania DIICOT mengatakan pihaknya meluncurkan penyelidikan terhadap kampanye Georgescu setelah menganalisis dokumen tersebut.
Di sisi lain, Rusia telah membantah adanya campur tangan dalam kampanye pemilihan Rumania. Georgescu juga telah menyebut putusan pengadilan tersebut sebagai 'kudeta resmi'.
Para analis mengatakan putusan pengadilan tersebut dapat merusak institusi, memicu protes jalanan, dan pada akhirnya masih membahayakan arah pro-Barat negara tersebut.
Belum jelas apakah Georgescu akan diizinkan untuk ikut serta dalam pemilihan ulang.
"(Putusan tersebut) menunjukkan kelemahan negara Romania, kerentanan institusi yang tidak dapat mengidentifikasi sejak awal proses campur tangan Rusia" Pakar Hukum Laura Stefan.
(*)
