POJOKNEGERI.COM - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto buka suara soal komunikasi antar partai terkait dengan proses menuju Pilpres 2024 mendatang.
Kepada awak media di sekolah partai PDIP, Jumat (3/2/2023), Hasto sampaikan bahwa dialog partai mungkin bisa dilakukan.
Tetapi, ia jelaskan, PDIP tak bisa cocok dengan partai yang suka impor. Hasto tak merinci apa arti impor yang ia sampaikan itu.
"Kalau legislatif sendiri kita. Tapi kalau presiden untuk memastikan agar syarat 50+1 dalam Pilpres dan parlemen bisa dipenuhi sebaiknya ke arah sana dialog parpol dilakukan," kata Hasto di sekolah partai, Jumat (3/2).
"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, nah ini nggak cocok buat PDI Perjuangan," kata dia lagi.
Hasto menerangkan bahwa partainya mempertimbangkan sejumlah aspek dalam menjalin kerja sama dengan partai lain. Beberapa aspek tersebut seperti ideologi, platform, hingga kesamaan cara pandang terhadap masa depan.
Di sisi lain, lanjut Hasto, kerja sama atau koalisi juga diperlukan untuk memperluas basis pemilih. Sebab, dia menegaskan syarat kemenangan presiden adalah jika memperoleh suara 50 persen plus satu.
"Nah kalkulasi untuk mencapai 50 persen plus satu itulah yang dilakukan oleh PDIP," katanya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat sebelumnya pernah menyindir kinerja dua menteri NasDem yang dinilai sudah tak sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo.
Keduanya yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Sebagai anggota Komisi IV DPR, Djarot menilai dua kementerian tersebut harus dievaluasi. Khusus Kementerian Pertanian, dia mengkritik produksi pangan dalam negeri yang belum mencukupi.
Menurut Djarot, kementerian itu belakangan justru melakukan impor beras hingga 500 ribu ton. Menurut Djarot, kebijakan itu tak sesuai keinginan Jokowi yang ingin berdaulat dalam pangan.
"Harga beras naik dan baru saja datang impor beras dari luar 500 ribu ton, padahal prinsipnya adalah Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan," ucap Djarot, Rabu (4/1/2023) lalu.
(redaksi)