POJOKNEGERI.COM - Update kasus tunggakan pihak Mahakam Lampion Garden (MLG) ke Pemkot Samarinda.
Polemik antara pihak Mahakam Lampion Garden (MLG) Samarinda dengan Pemkot Samarinda belum temui titik temu.
Khususnya terkait tunggakan yang hingga kini belum dibayarkan oleh pihak perusahaan yang menaungi MLG dan kawasan kuliner Marimar kepada Pemkot Samarinda.
Dikonfirmasi, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda, Hermanus Barus mengatakan bahwa selama ini pihak MLG sudah rutin memberikan setoran ke kas daerah.
Setiap tahun nilainya Rp 50 juta dimulai sejak 2018 lalu.
Namun berdasarkan target yang ditetapkan, seharusnya pihak MLG menyetorkan Rp 237 juta setiap tahun.
"Harusnya segitu, tapi kami juga tidak tahu kenapa yang disetor hanya Rp 50 juta," tuturnya, Jumat (24/12/2021).
Berdasarkan kewenangannya, penarikan setoran dari MLG berada di bawah wewenang Dinas Pariwisata Kota Samarinda.
Setoran tersebut masuk ke dalam pendapatan lain-lain yang sah.
"Setelah dihitung, hingga tahun ini setoran yang masuk ke kas daerah sekitar Rp 350 juta," jelasnya.
Sementara itu keterangan juga diberikan oleh Dirut PT Samaco Priyanto beberapa waktu lalu usai hearing bersama Komisi II DPRD Samarinda.
Priyanto menyebut pihaknya akan menyelesaikan tunggakan dengan cara mengangsur.
"Kemarin (16 Desember 2021) kami sudah membayar lagi Rp 75 juta," ujarnya.
Ia menambahkan, pertemuan dengan DPRD dan Pemkot Samarinda adalah upaya baik saat ini. Ia mengatakan agar sektor pariwisata juga menjadi pertimbangan Pemkot Samarinda dalam hal kerja sama.
Kendati demikian pihaknya mengeluhkan adanya perhitungan yang berbeda terkait tunggakan antara hitungan Pemkot Samarinda dengan pihaknya.
"Saya belum tahu pasti, pandemi jadi masih dihitung-hitung lagi," imbuhnya.
Menurut Priyanto, pandemi COVID-19 masuk force majeure (keadaaan kahar). Pihaknya meminta selama itu pula setoran PT Samaco seharusnya diberhentikan.
"Itu maksud saya jangan dihitung. Persoalannya kan, itu masih dihitung. Kemudian soal tunggakan ya saya kira kita membutuhkan waktu untuk membayar, apalagi sekarang juga masih pandemi," katanya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
