POJOKNEGERI.COM - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mencium potensi kecurangan pada Pemilu 2024 yang disetir Presiden Joko Widodo.
Gatot menduga ada upaya penjegalan terhadap pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
Dia menyebut ada sejumlah indikasi kecurangan yang sedang berjalan.
Bahhkan dia menilai hal tersebut lebih sistematis karena melibatkan aparat pemerintahan.
Jokowi dinilai melewati batas, disebut Gatot sebagai ‘raja’.
“Bisa mengganti wali kota, gubernur kapan pun saja. Bukankah ini seperti raja. Bukankah ini persiapan. Patut saya menduga persiapan ini," ucap Gatot.
Menurutnya, sikap Presiden Joko Widodo yang membiarkan putra sulungnya menjadi calon wakil presiden juga termasuk upaya mencederai demokrasi.
Presiden sama sekali tidak menegur Gibran saat maju sebagai wakil presiden.
“Kemudian kita tahu semuanya kecurangan-kecurangan digembosinya mobil AMIN di Sumatra Utara, Jalan Sudirman oleh Dishub. Kemudian aparat dari Satpol PP memberikan pernyataan (dukungan). Kepala desa dikumpulkan,” jelasnya.
Lebih dari itu, mantan panglima tersebut menilai sikap pembiaran yang dilakukan negara sehingga menjadi tontonan umum yang secara jelas akan mencederai demokrasi di Indonesia.
Di sisi lain, Gatot merasa miris membaca hasil survei yang dilakukan oleh Pemuda ICMI Pusat yang menyatakan bahwa Pemilu 2024 dipastikan curang.
Kecurangan ini akan berdampak sangat serius yakni disintegrasi bangsa.
Dalam laporan survei berjudul Pemilu Curang dan Ancaman Disintegrasi Bangsa disebutkan sebanyak 85,2 persen responden setuju memisahkan diri dari NKRI jika Pemilu curang, 6,7 persen tidak setuju, dan 8,1 persen agak setuju.
Gatot menegaskan bahwa apa yang ditemukan oleh Pemuda ICMI tersebut merupakan peringatan serius bagi pemerintah Indonesia.
Gatot mengingatkan rakyat Indonesia bahwa saat ini masyarakat sedang menghadapi pengkhianat bangsa.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Organisasi dan Kaderisasi Pemuda ICMI Pusat, Muharam Namlea juga menyampaikan kekhawatirannya.
“Hasil survei ini menunjukkan adanya tingkat kekhawatiran dan ketidakpuasan tinggi di kalangan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu yang curang,” terang Muharam Namlea.
Ia mengungkapkan bahwa survei dilakukan dengan melibatkan 2400 responden di wilayah Sumatera, di mana sebanyak 85,2 persen percaya bahwa Pemilu curang.
Jika terbukti curang, lanjutnya, masyarakat Sumatera sepakat untuk memisahkan diri dari Indonesia. (tim redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
