POJOKNEGERI.COM - Komisi II DPRD Samarinda menggelar hearing bersama pemerintah dan juga perwakilan Pertamina untuk membahas ketersediaan gas elpiji ukuran 3 kilogram.
Sebab kebutuhan masyarakat Samarinda akan ketersediaan gas elpiji ukuran 3 kilogram semakin sulit di dapat sejak awal Juni 2023.
Diketahui rapat ini berlangsung di Sekretariat DPRD Samarinda di Jalan Basuki Rahmat pada Jumat (9/6/2023)
Dalam rapat terungkap sejumlah temuan anggota dewan yang diduga kuat menjadi penyebab langkanya keberadaan gas melon di pasaran.
"Dikarenakan permainan para pengecer. Karena perjanjian awalnya antara pengecer dan agen agar lebih dekat dengan masyarakat sekitar. Permasalahannya para agen ini tidak menjual dengan tepat sasaran, terlebih mereka juga menimbun," ungkap Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah.
Politisi PPP itu menduga, para pengecer memilik trik khusus hingga menyebabkan elpiji bersubsidi dari pemerintah itu langka di pasaran.
"Ketika operasi pasar nanti pengecer juga ikut berjualan di sana," sambungnya.
Maka itu, Laila mengimbau agar Pertamina benar-benar melakukan pengawasan kepada agen dan juga peran aktif masyarakat untuk melaporkan oknum agen yang sengaja berbuat curang.
"Jika masyarakat menemukan agen yang tidak mendistribusikan langsung ke masyarakat maka harus melapor baik ke Hiswana pengawasan migas atau langsung ke DPRD nantinya akan diputus kontraknya," tandasnya.
Sementara itu, Sales Brand Manager Rayon II Samarinda dan Kukar, Zulfirman membenarkan bahwa dari uji petik lapangan yang dilakukan pihaknya, ditemukan beberapa oknum nakal yang dan masyarakat ekonomi mampu yang membeli elpiji 3 Kg.
"Untuk kelangkaan kami masih crosscheck dahulu, memang ada penyesuaian kuota," tambahnya.
Zulfirman mengatakan pihaknya akan menegaskan dan melakukan pembinaan kepada agen yang nakal, maka perlu partisipasi masyarakat jika menemukan kasus dengan menyertakan bukti foto dan video.
"Lapor ke call center kita 135, karena sangat minim laporan yang masuk ke kita," pungkasnya. (Advetorial)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
.jpg)
