POJOKNEGERI.COM - Anggota DPR RI Fadli Zon sebut penanganan Covid-19 tak akan berhasil jika para pejabat pelaksanan yang menangani Covid-19 masih rangkap jabatan.
Fadli Zon juga mengusulkan jika presiden langsung memimpin situasi penanganan Covid-19 di Indonesia.
Kasus Covid-19 di Indonesia, masih menunjukkan tren naik yang cukup tinggi. Data Covid-19 menunjukkan pada 7 Juli 2021, ada kenaikan kasus baru Covid-19 sebanyak 34. 379 kasus.
Total kasus positif Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 2,38 juta kasus, dengan rincian 1,97 juta kasus dan 62. 908 kasus untuk pasien meninggal dunia.
Tingginya angka Covid-19 di Indonesia ini direspon oleh Fadli Zon, Anggota DPR RI yang berasal dari Fraksi Gerindra.
Melalui akun YouTube miliknya @Fadli Zon Official, Fadli Zon sebut bahwa saat ini Indonesia butuh langkah darurat dan bantuan internasional untuk atasi Covid-19.
"Kita butuh langkah darurat dan bantuan internasional untuk atasi tsunami Covid-19. Pemerintah harus bersikap realistis menghadapi gelombang baru Covid-19 di negara kita. Infrastruktur kesehatan, logistik serta jumlah tenaga kesehatan kita terbukti sudah berada di ambang batas, sehingga tidak akan sanggup lagi menghadapi situasi yang terus memburuk. Suka atau tidak suka, kita harus meminta bantuan dunia internasional," kata Fadli Zon.
Ada beberapa alasan yang ia sebut menjadi alasan mengapa Indonesia perlu lakukan langkah luar biasa dalam hadapi Covid-19.
"Pertama, dalam dua pekan terakhir, sudah terjadi berkali-kali rekor kasus baru Covid-19. Ini mengkhawatirkan. Selasa 6 Juli 2021, rekor jumlah kasus positif Covid-19 telah menyentuh angka 31. 188. Hanya tinggal soal waktu, rekor itu akan sentuh angka 40 ribuan, jika kita tak segera ambil langkah-langkah yang luar biasa," kata Fadli Zon.
"Kedua, kebijakan yang sudah diambil pemerintah belum memadai untuk memutus kedaruratan. Meskipun berjudul PPKM darurat dan diterapkan di Jawa Bali, namun kebijakan ini tidak bisa dianggap luar biasa. Dalam praktiknya di lapangan, kebijakan ini belum bisa membatasi kegiatan masyarakat. Apalagi di sisi lain, hingga hari ini pemerintah masih membuka pintu bandara, TKA dari Cina tetap bisa melenggang masuk," katanya.
Alasan ketiga, disebut Fadli Zon adalah mengenai kemampuan infrastruktur kesehatan.
"Menurut data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), saat ini okupansi tempat tidur di berbagai RS di Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sudah mencapai 100 persen. Jika kasus terus meningkat, krisis bukan hanya terjadi di RS di Jawa, tetapi juga di berbagai provinsi di luar Jawa," kata Fadli Zon.
Keempat, adalah krisis tenaga kesehatan.
"Sejak awal pandemi, jumlah dokter yang meninggal akibat Covid-19 di Indonesia, melebihi angka empat ratus orang. Kalau digabung dengan tenaga kesehatan lain, seperti perawat misalnya, jumlah kematian tenaga kesehatan sudah menembus angka seribu orang. Menurut IDI, tingkat kematian tenaga kesehatan di Indonesia, berada di urutan ketiga tertinggi di dunia, Bahkan menjadi tertinggi di Asia," ujarnya.
Alasan kelima yang disampaikan Fadli Zon adalah krisis ketersediaan vaksin.
"Hingga hari ini, jumlah penduduk Indonesia yang telah menerima vaksin, kurang dari 5 persen. Dengan tingkat ketersediaan vaksin yang rendah, tanpa ada langkah yang luar biasa , kita tak ada bisa menghadapi tsunami Covid-19," ucap Fadli Zon.
Alasan-alasan itu yang Fadli Zon sebut menjadi alasan, pemerintah Indonesia harus bisa mengambil langkah luar biasa dalam penanganan Covid-19.
"Termasuk meminta bantuan dunia internasional," ujarnya.
"Beberapa langkah yang bisa diambil, misalnya segera menutup gerbang lalu lintas internasional. Batasi mobilitas penerbangan domestik hanya untuk keperluan logistik dan kesehatan. Minta bantuan negara sahabat yang sudah berhasil mengatasi pandemi dan segera bentuk lembaga yang pejabatnya bekerja full time untuk mengatasi tsunami Covid-19," ujarnya.
Selain itu, Fadli Zon juga menyebut penanganan Covid-19 akan sulit berhasil jika pejabat yang mengurus penanganan Covid-19, bekerja rangkap jabatan.
"Penanganan Covid-19 di negara kita tidak akan berhasil selama para pejabat pelaksananya bekerja rangkap jabatan. Saya termasuk yang mengusulkan agar Presiden kita langsung yang memimpin situasi darurat ini, sehingga semua kementerian/ lembaga fokus menghadapi darurat pandemi," ujarnya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
