POJOKNEGERI.COM - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain ragu program nol persen miskin ekstrem diakhir 2024 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat terealisasi.
Menurutnya, persoalan kemiskinan sulit untuk dihilangkan.
Kendati demikian, Ia tetap mendukung program tersebut, termasuk mengapresiasi upaya Pemkot Samarinda untuk menekan angka kemiskinan.
"Pemkot sudah berusaha untuk memenuhi target tersebut, namun Samarinda ini masih tergantung dengan provinsi dan pusat," jelasnya.
Bahkan, target zero persen miskin ekstrem yang diberikan hingga akhir tahun ini menurut Sani tidak memungkinkan, apalagi ditambah kondisi kepemimpinan dan keuangan saat ini.
Menurutnya, penyebab terbesar terjadinya kemiskinan ekstrem karena lapangan pekerjaan yang sulit.
Hal ini ternyata sudah dibincangkan Komisi IV DPRD Samarinda bersama dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Samarinda.
“Ada memang kami pembahasan program dengan Dinsos PM. Saya lihat sudah mengarah ke penurunan kemiskinan ekstrem, dan saya hargai itu,” tegasnya.
Sani meminta data yang ada di lapangan dengan pusat haruslah sinkron.
Seperti objek dari miskin ekstrem, ini yang menurutnya harus lebih teliti.
Kemiskinan juga bisa disebabkan oleh individunya, seperti malas bekerja, judi, mabuk-mabukan dan pengguna narkotika.
Miskin yang seperti ini menurut Sani tidak masuk hitungan.
“Miskin yang seperti apa, atau pemalas, kriminal, atau otaknya cuma mau makan saja. Misalnya program bagi-bagi makanan itu, saya tidak setuju kalau yang diberi makan orang seperti itu,” pungkasnya. (adv/dprdsamarinda)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
