POJOKNEGERI.COM - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim tahun 2022, dibacakan Wakil Gubernur, Hadi Mulyadi, pada rapat Paripurna di DPRD Kaltim, Selasa (28/3/2023).
Dalam penyampaiannya, Hadi Mulyadi memaparkan sejumlah program kerja Pemprov Kaltim.
Kondisi geografis Kalimantan Timur Tahun 2022 merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas kurang lebih mencapai 16,732 juta hektar.
Sebagian besar wilayahnya berupa daratan dengan luas mencapai 12,7 juta hektar (76,11 persen) dan perairan seluas 3.9 juta hektar (23,89 persen).
"Setelah adanya IKN, luas Kaltim mengalami perubahan sebesar 16,407 juta hektar, dan penduduk dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi," kata Hadi, Selasa (28/3/2023).
Jumlah penduduk Kaltim pada 2022 sebanyak 3,9 juta jiwa, atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,33 persen dari tahun sebelumnya.
Ringkasan LKPJ Gubernur Kalimantan Timur 2022, menyebutkan pendapatan daerah Provinsi Kaltim tahun 2022, memiliki target sebesar Rp12,469 triliun dan terealisasi sebesar Rp16,804 triliun atau sebesar 134,77 persen.
Belanja daerah pada tahun 2022 diformulasikan untuk membiayai empat jenis belanja pembangunan daerah yaitu, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
"Alokasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kaltim tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp11,501 triliun menjadi sebesar Rp14,679 triliun.
Hal tersebut mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp3,178 triliun atau 28 persen" sebutnya.
Sementara itu, Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim, mengapresiasi seluruh capaian kinerja yang dilakukan Pemprov Kaltim.
Samsun memastikan, DPRD Kaltim akan menindaklanjuti laporan LKPJ ini dengan membentuk pansus (panitia khusus).
"Ini tentu akan kami evaluasi, akan kami pastikan kembali terkait LKPJ tersebut," ungkapnya.
"Nanti akan kita bentuk pansus yang akan melakukan evaluasi dan juga melakukan verifikasi terhadap kinerja yang disampaikan gubernur tadi," lanjutnya.
Samsun menegaskan masih axa sejumlah pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan pemerintah daerah di 2023 ini.
"Ada beberapa PR yang belum selesai. Ini juga harus diselesaikan segera. Ada beberapa target pengentasan kemiskinan, target stunting dan sebagainya. Makanya kita harus evaluasi detailnya," tegasnya.
"Kita kaji lagi program yang dijalankan pemprov sudah efektif buat rakyat atau belum," pungkasnya.
(Advetorial)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
