POJOKNEGERI.COM - Porsi APBN 20 persen untuk pendidikan menjadi perhatian dan dibahas oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam event nasional yang digelar Education & Economic Development Consulting (INADATA) bersama Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia.
Itu disampaikan saat hadir dalam acara Indonesia Future Forum (IFF) yang bertema “Agenda, Kepemimpinan, dan Partnership dalam Menjawab Tantangan Fundamental Indonesia 25 Tahun ke Depan, khususnya di Bidang Pembangunan Modal Manusia”.
Acara digelar pada hari Rabu (15/3/2923) di Hotel JS Luwansa, Kuningan Jakarta.
Saat itu, Andi Harun diundang menjadi narasumber, karena dinilai sebagai salah satu kepala daerah berprestasi, pro reformasi birokrasi dan meritokrasi untuk kesejahteraan masyarakat.
Andi Harun menjelaskan, bahwa kekayaan di dunia ini hanya dikuasai segelintir orang. Hal ini dikarenakan adanya oligarki yang menguasai perekonomian dunia.
"Gambaran serupa juga terjadi di Indonesia," ujarnya.
Menurut Andi yang menghambat kemajuan adalah kapital manusia yang berpendidikan tinggi belum merata.
"Padahal semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi produktivitas. Sebab human capital bisa mengukur produktivitas," ujarnya.
"Porsi APBN untuk pendidikan masih 20 persen, itu pun pendistribusiannya masih belum merata karena aset terpenting dan tertinggi itu sesungguhnya pendidikan dan kesehatan," lanjutnya lagi.
Menjawab tantangan fundamental masa depan Indonesia dikatakannya, perlu warga negara menjaga persatuan, menjadikan modal manusia, pendidikan dan kesehatan adalah fokus dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi bahkan meningkatkan kekayaan nasional. .
"Sehingga, redistribusi kekayaan nasional ini adalah hal penting, agar kualitas kesejahteraan warga bisa merata, sehingga mampu menjawab tantangan masa depan Indonesia, kata Andi Harun.
(redaksi)
_Wali_Kota_Samarinda,_Rusmadi,_hadiri_Apel_Gelar_Pasukan_yang_digelar_di_Lapangan_Eks_Bandara_Temindung.jpg)
