POJOKNEGERI.COM - Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menginstruksikan efisiensi anggaran negara sebesar Rp 306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Hal ini terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun.

Langkah ini mencakup pengurangan belanja kementerian/lembaga dan alokasi dana transfer ke daerah, dengan tujuan utama mendukung program-program pemerintah yang berdampak cepat.

Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah turut mendapat tanggapan dari Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu.

Adian menilai kebijakan  ini justru akan memangkas lapangan pekerjaan dan meningkatkan angka pengangguran di Indonesia.

"Kalau kemudian kita bilang bahwa kemudian APBN itu memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong infrastruktur, untuk membuka lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Pemotongan ini justru memangkas lapangan pekerjaan," kata Adian dikutip dari CNN.

Politisi PDIP itu mencontohkan dampak dari efisiensi anggaran ini terhadap target pembangunan unit sekolah.

Ia menjelaskan target pembangunan sekolah yang semula 9.300 unit menjadi nihil dan madrasah yang semula 2.034 unit menjadi hanya 86 unit.

Adian berpendapat penurunan target pembangunan itu akan berdampak pada lapangan pekerjaan bagi para pekerja konstruksi.

"Kalau kita lihat pekerja konstruksi kita itu ada sekitar 2 sampai 2,5 juta orang. Ya bakal nganggur," ujar Adian.

Lalu, Adian juga menyoroti dampak efisiensi anggaran ini terhadap ketahanan pangan. Ia menyebut karena anggaran dipotong, pembangunan irigasi hanya 450 hektare.

Kemudian, rehabilitasi saluran irigasi juga hanya 16 ribu hektare. Sementara Adian menyebut total sawah di Indonesia seluas 7,3 juta hektare.

"Artinya akan ada enam juta sekian yang irigasinya tidak tersentuh, tidak diperbaiki, tidak direnovasi, dan sebagainya," ucapnya.

(*)