POJOKNEGERI.COM - Selain menarget kemenangan pada pesta demokrasi Pemilu 2024, keinginan partai politik (Parpol) Gerindra Kalimantan Timur juga mengharapkan adanya perbaikan kualitas kampanye yang berbasis edukasi kepada masyarakat.
Hal itu ditegaskan Ketua DPD Gerindra Kaltim, Andi Harun saat dihadapan awak media ketika berkunjung ke kantor KPU Kaltim di Samarinda untuk mendaftarkan 34 bacaleg laki-laki dengan presentasi 62 persen dan 21 bacaleg perempuan dengan presentasi 38 persen.
Kata pria yang karib disapa AH itu, bahwa pertarungan Pemilu 2024 tak hanya sekadar menang dan meraih kursi terbanyak di parlemen.
Namun tanggung jawab moril kepada halayak umum juga patut dilakukan.
Tujuannya, agar menciptakan siklus yang sehat, memperbaiki nilai demokrasi dan bertanggung jawab kepada masa depan bangsa yang lebih cerah.
“Kita ingin kualitas kampanye kita yang mengedukasi dan ril. Untuk menjaga martabat kewarganegaraan. Kenapa penting dilakukan? Karena kita ingin menghadirkan edukasi generasi sehingga kita bisa mereduksi kampanye itu hidup, dan tidak bertentangan dengan peraturan. Sehingga kemauan kita memperkuat kualitas demokrasi dengan jujur, adil dan bertanggung jawab bisa terwujudkan,” beber AH, Sabtu (13/5/2023).
Tak hanya ingin menciptakan kualitas demokrasi yang baik, AH juga turut menegaskan. Kalau para bakal calon legislatif (Bacaleg) yang telah didaftarkan hari ini, juga sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan secara khusus dan spesifik.
“Kita juga ingin parpol dan politisi yang hadir memiliki kualtias, integritas dan berkapasitas. Karena mereka (bacaleg) mengemban tugas perwakilan masyarakat di parlemen,” tegasnya.
Perbaikan signifikan yang ingin dilakukan, karena selama ini fokus kampanye pemilu hanya menggunakan rakyat sebagai objek. Tujuan dan paradigma tersebut tentu harus dilunturkan.
“Kita tidak ingin hanya untuk membujuk, merayu dan memperoleh suara. Tapi kita ingin kampanye politik yang mencerahkan, mencerdasakan dan berkomitmen membangun pengabdian dan menghormati harkat martabak manusia. Satu di antaranya, misal menggunakan penghinaan martabat kemanusiaan dengan memberi Rp 100 ribu, Rp 200 ribu atau menukar dengan sembako (untuk memperoleh suara rakyat),” pungkasnya.
(tim redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
