POJOKNEGERI.COM - Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah komando Presiden Donald Trump mulai memecat ribuan orang pekerja di sejumlah lembaga pada Kamis (13/2).

Langkah ini dilakukan pemerintah AS sebagai upaya efisiensi anggaran negara.

Dilansir Reuters, sebagaian besar yang diberhentikan adalah para pekerja yang baru direkrut dan masih dalam masa percobaan (probation) di lembaga-lembaga seperti Departemen Pendidikan, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, Administrasi Bisnis Kecil, dan Administrasi Layanan Umum.

Sebelumnya, Elon Musk mewanti-wanti Amerika Serikat (AS) bisa bangkrut jika tidak melakukan pemangkasan anggaran negara besar-besaran.

Risiko bangkrut itu ia sampaikan saat menggelar jumpa pers bersama Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih, Selasa (11/2).

Secara khusus, Musk menunjuk pada defisit anggaran negara, yang mencapai US$1,8 triliun atau setara Rp29.455 triliun (kurs Rp16.360 per dolar AS) pada 2024, dan menargetkan pembayaran bunga tinggi atas utang publik.

Musk ditunjuk Trump untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (US Department of Government Efficiency/DOGE) yang baru dibentuk.

Namun, wacana pemotongan anggaran ini berseberangan dengan pengadilan AS.

Sebab, hakim federal mempertanyakan legalitas tindakan pemangkasan biaya yang dilakukan Trump.

Rencana besar Trump, yang secara efektif telah menutup beberapa lembaga federal hingga mem-PHK pegawai telah memicu perdebatan hukum di seluruh negeri.

Beberapa tuntutan hukum berusaha menghentikan wacana ini.

Kelompok yang kontra menggambarkan pemangkasan anggaran ini sebagai perebutan kekuasaan yang ilegal.

Sementara itu, tim Musk telah bergerak melalui lembaga-lembaga federal dan membekukan program bantuan dan mendorong pengurangan pegawai.

Di bawah pimpinan Musk, DOGE merencanakan pengurangan pegawai federal, yang akan membatasi lembaga-lembaga untuk hanya mempekerjakan satu orang untuk setiap empat pegawai yang keluar.

Perintah eksekutif Musk juga mengharuskan kepala setiap lembaga untuk berkonsultasi dengan DOGE ketika memutuskan lowongan mana yang akan diisi.

Menanggapi kritik publik soal pemangkasan anggaran itu, Musk mengklaim warga Amerika memilih reformasi pemerintah yang besar, sebuah isu yang dibicarakan Trump di rapat umum.

Musk, yang merupakan bos SpaceX dan Tesla juga mengatakan akan berusaha bersikap setransparan mungkin jika ditanya tentang potensi konflik kepentingan.

Peran Musk di pemerintahan dan juga bisnis menghadapi kritik. Kritik muncul lantaran perusahaannya telah memiliki kontrak besar dengan pemerintah AS.

Tim reformasi DOGE juga telah memicu kekhawatiran di kalangan kritikus.

Sebab, tim ini memperoleh akses ke data-data sensitif AS melalui Departemen Keuangan.

(*)