POJOKNEGERI.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melangsungkan silaturahmi bersama masyayikh di Pondok Pesantren Al Anwar, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang pada Rabu (19/7).
Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Ganjar untuk berdiskusi banyak hal serta meminta masukan-masukan ihwal menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Ganjar menjelaskan, pertemuan dengan para ulama menjadi hal penting yang dibutuhkan untuk kepentingan bangsa.
Pasalnya, di tengah keberagaman masyarakat di Tanah Air, penumbuhan sikap toleransi dan kerukunan antar umat harus ditingkatkan oleh seluruh masyarakat.
Ganjar mengaku memperoleh banyak usulan setelah berdiskusi dengan para ulama.
"Saya mendapatkan banyak petuah, saya mendapatkan banyak masukan dan beberapa di antaranya mengusulkan agar pertemuan semacam ini terus dilakukan, tentu saya menerima dengan baik," tutur Ganjar Pranowo, dikutip dari detik.com.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin menjelaskan momen silaturahmi tersebut sebagai kegiatan untuk saling bertukar pikiran antara umara dengan ulama.
Diketahui, Gus Yasin adalah salah satu putra KH Maimoen Zubair sebagai pendiri Ponpes Al Anwar.
Ilmu agama dan pesantren diturunkan oleh Mbah Maimoen yang mendirikan Ponpes tersebut dari 1965 silam.
Gus Yasin menyebutkan isu yang menjadi pokok pembahasan antara Ganjar, dirinya, dengan para ulama yang hadir meliputi kemiskinan, pendidikan dan keagamaan.
Para ulama mengusulkan sejumlah program ke Ganjar dan langsung mendapatkan tanggapan.
"Alhamdulillah tadi ulama-ulama yang di dalam semua senang dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar. Bahkan ke depan juga sudah diprogramkan apa yang diminta oleh para ulama langsung ditanggapi," ucap Gus Yasin.
Dalam pertemuan yang dipimpin KH Muhammad Idror Maimoen atau Gus Idror selaku putra bungsu Mbah Moen, Ganjar dan para ulama menyepakati hal-hal berikut, di antaranya:
1. Prestasi yang telah dilakukan oleh Jawa Tengah dan beberapa terobosan kebersamaan nasionalis religius hendaknya dapat dilanjutkan dengan skala yang lebih luas, khususnya dalam memaksimalkan pengelolaan dan penghimpunan zakat melalui Baznas.
2. Akses komunikasi dari warga ke pemerintah hendaknya dipermudah, diteruskan, serta diperluas hingga skala nasional.
3. Terkait program pembangunan IKN di Kalimantan, diharapkan tak hanya pembangunan infrastruktur saja, namun meliputi pula pembangunan keagamaan agar IKN tidak ada ketimpangan sosial ekonomi dan budaya di masa depan.
4. Mendorong pemerintah segera mengaplikasikan dan menjalankan Undang-Undang Pesantren serta melakukan peningkatan guru ngaji, imam masjid, atau mushola seperti yang telah dilakukan di Jawa Tengah, sehingga program ini menjadi program nasional.
5. Kebersamaan ulama dan umara harus terus dilakukan.
6. Untuk daerah Papua serta beberapa daerah berkembang lainnya, dimohon program keagamaan yang telah berjalan atau berkembang jangan sampai mengalami kemunduran.
7. Mengenai masalah radikalisme, hendaknya pemerintah lebih serius dalam mengatasinya khususnya di daerah-daerah rawan konflik.
8. Pemerintah harus melibatkan tiga unsur sebelum mengeluarkan kebijakan, yakni unsur pemerintahan, keagamaan, dan adat istiadat setempat.
(redaksi)
_Prabowo_Subianto.jpg)
_Wali_Kota_Samarinda,_Rusmadi,_hadiri_Apel_Gelar_Pasukan_yang_digelar_di_Lapangan_Eks_Bandara_Temindung.jpg)
_Kalimantan_Timur,_Hasanuddin_Mas’ud.jpeg)
