POJOKNEGERI.COM - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI menerbitkan sertifikat penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (Proper) tahun 2020-2021.
Di Kaltim, ada 12 perusahaan yang menerima penilaian proper merah.
Hal ini pun menjadi menjadi catatan serius Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim.
EA Rafiddin Rizal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim menyebut untuk perusahaan yang mendapat proper merah harusnya ditindak dengan proses penegakan hukum.
"Nanti dalam hal ini, kembali siapa mengeluarkan izin, dalam hal ini harus melakukan penegakkan hukum. Misalnya kalau dulu itu dinas lingkungan hidup kabupaten/kota mengeluarkan izin maka mereka harus melakukan kegiatan pengawasan penegakkan hukum dan dievaluasi kembali," kata Rafiddin, Senin (21/3/2022).
Hanya saja menurut Kepala DLH Kaltim, pihaknya sulit melakukan penindakan pada kegiatan pertambangan yang meraih proper merah.
Pasalnya, kewenangan pertambangan yang telah ditarik ke pusat.
"Kita masih ada keragu-raguan karena kegiatan tambang itu kan sudah di tarik ke pusat. Jadi masih ada kegamangan, harusnya siapa yang melakukan penindakan itu," tegasnya.
"Proses selanjutnya harus kembali ke pemberi izin atau siapa sebagai pengempu kewenangannya," katanya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
